Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Frans Gerhad Silalahi
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Penguatan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Atas Akta Jual Beli Tanah Yang Melanggar Kode Etik Ppat Frans Gerhad Silalahi; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4578

Abstract

Peralihan hak atas tanah melalui Akta Jual Beli (AJB) memerlukan harmonisasi antara hukum pendaftaran tanah, kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kode etik profesi, dan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam kaitannya dengan AJB yang dibuat dalam keadaan terdapat dugaan pelanggaran kode etik PPAT dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.YK. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tahun 2014 terutama menyelesaikan persoalan prosedural berupa kurang pihak sehingga tidak sampai memberikan penilaian materiil mengenai keabsahan AJB. Perkembangan hukum selanjutnya, termasuk kriteria pembeli beritikad baik yang dirumuskan Mahkamah Agung serta pengaturan mengenai PPAT dan pendaftaran tanah, memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat. Artikel ini menawarkan harmonisasi melalui pemeriksaan preventif, pertanggungjawaban etik dan administratif PPAT, serta perlindungan represif yang efektif bagi pembeli. Perlindungan tersebut tetap harus membedakan pelanggaran kode etik dari persoalan keabsahan perbuatan hukum yang mendasari AJB. Harmonisasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas transaksi pertanahan.
Co-Authors Richard C. Adam