Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rantai pasokan skala yang masif memiliki resiko yang tinggi terhadap bahaya kontaminasi dan penyimpangan standar mutu pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penegakan hukum pidana dalam menjamin keamanan pangan serta merumuskan mekanisme pertanggung jawaban pidana bagi penyedia barang/jasa dalam program MBG. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana berkedudukan sebagai sarana ultimum remedium dan primum remedium yang sangat krusial guna memberikan efek jera (deterrence effect) terhadap tindakan kelalaian maupun keterbatasan teknis. Penguatan sanksi pidana dalam UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen serta penerapan prinsip pertanggung jawaban korporasi merupakan upaya mendasar untuk menjamin keselamatan publik dan keberlanjutan program strategis nasional.
Copyrights © 2026