<![CDATA[Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan instrumen pemerintah dalam menata tenaga non-ASN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Meskipun demikian, implementasinya di Kabupaten Aceh Timur masih menghadapi persoalan kepastian hukum, terutama terkait penghasilan, masa perjanjian kerja, dan kepastian jenjang karier menuju PPPK penuh waktu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Timur serta merumuskan penguatan kebijakan daerah guna memberikan perlindungan hukum bagi aparatur. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data hasil wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPPK Paruh Waktu belum memberikan kepastian hukum yang memadai sehingga berpotensi memengaruhi kesejahteraan dan kinerja pegawai. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu membentuk kebijakan daerah yang mengatur standar penghasilan, kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, evaluasi kinerja, dan peta jalan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.]]>
Copyrights © 2026
