<![CDATA[Legalisasi Dokumen (Nazegelen) merupakan suatu tindakan pengesahan atau pengakuan terhadap suatu dokumen agar memperoleh kekuatan pembuktian penuh di mata hukum. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, banyak ditemukan penggunaan dokumen bukti yang tidak di-nazegelen secara sah. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai kekuatan pembuktiannya dan ketentuan nazegelen sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg, serta Pasal 1888 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap alat bukti yang tidak di-nazegelen secara sah serta menjelaskan mengapa nazegelen penting bagi pembuktian dokumen di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen yang tidak di-nazegelen tetap memiliki nilai pembuktian, tetapi kekuatannya tidak sempurna, karena hanya dianggap sebagai bukti di bawah tangan. Nazegelen berfungsi memberikan kepastian hukum, menjamin keaslian, dan memperkuat suatu dokumen sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.]]>
Copyrights © 2026
