Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama setelah adanya kebijakan penguatan local taxing power melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perbedaan tingkat tax ratio antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi belum selalu menghasilkan kemampuan perpajakan yang sama, sehingga diperlukan analisis mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2021–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan 70 observasi dari 14 kabupaten/kota selama periode 2021–2025. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, dengan hasil menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio, sedangkan PDRB per kapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tax ratio. Sementara itu, sektor perdagangan dan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Secara simultan, investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri berpengaruh signifikan terhadap tax ratio dengan kemampuan menjelaskan variasi perubahan tax ratio sebesar 99,89 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat perlu diarahkan pada pengembangan investasi produktif dan peningkatan aktivitas sektor perdagangan serta industri, disertai dengan optimalisasi administrasi perpajakan agar potensi ekonomi daerah dapat dikonversi menjadi penerimaan pajak secara lebih optimal.
Copyrights © 2026