Konstitusi merupakan landasan utama dalam mengatur penyelenggaraan negara sekaligus menjaga keberlangsungan demokrasi. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, masih tampak berbagai persoalan seperti tidak maksimalnya fungsi checks and balances, maraknya praktik politik dinasti, serta munculnya kecenderungan konsentrasi kekuasaan. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya reformasi konstitusi agar lebih responsif terhadap dinamika demokrasi modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara. Hasil kajian menegaskan bahwa reformasi konstitusi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, menjamin perlindungan hak-hak konstitusional, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, serta akuntabel.
Copyrights © 2025