Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perubahan Paradigma Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru Sebagai Bentuk Pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Alyssa Savana Pabo Putri; Sharllie Michella Chang; Vika Hendria; Dwiana Catherina Arbie; Vistanasia Kundalini Nagari
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1341

Abstract

Pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana paling berat yang dikenal dalam sistem hukum pidana, karena pelaksanaannya berimplikasi langsung pada penghilangan nyawa seseorang secara permanen atas dasar putusan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar teori perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, menganalisis perbedaan pengaturan pidana mati antara KUHP lama dengan KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta mengkaji rasio legis dari makna menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji oleh terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi menjadi bagian dari pidana pokok, melainkan dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Sebelum hukuman benar-benar dijalankan, ada syarat masa uji coba sepanjang 10 tahun yang mendahuluinya. Seandaianya si pelaku kejahatan terbukti merubah tabiatnya menjadi lebih baik dan terpuji selama itu, vonis matinya berpeluang diganti menjadi hukuman penjara seumur hidup atau cukup dikurung selama 20 tahun. Pendekatan ini dikenal sebagai moderasi pidana mati, yakni suatu kebijakan yang tidak menghapus pidana mati secara absolut, tetapi juga tidak mempertahankannya tanpa kemungkinan perubahan. Biarpun begitu, langkah hukuman ini rupanya masih menyisakan celah soal seberapa pasti aturan tersebut dapat diterapkan secara tegas. Tantangan utamanya terletak pada tidak adanya tenggat waktu yang gamlang kapan eksekusi itu harus digelar, yang ujung-ujungnya berimbas pada makin menumpuknya narapidana di daftar tunggu eksekusi mati setiap tahunnya.
Urgensi Reformasi Konstitusi dalam Menghadapi Dinamika Demokrasi di Indonesia Feili Lim; Vistanasia Kundalini Nagari; Austin Prayogo
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.7445

Abstract

Konstitusi merupakan landasan utama dalam mengatur penyelenggaraan negara sekaligus menjaga keberlangsungan demokrasi. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, masih tampak berbagai persoalan seperti tidak maksimalnya fungsi checks and balances, maraknya praktik politik dinasti, serta munculnya kecenderungan konsentrasi kekuasaan. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya reformasi konstitusi agar lebih responsif terhadap dinamika demokrasi modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara. Hasil kajian menegaskan bahwa reformasi konstitusi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, menjamin perlindungan hak-hak konstitusional, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, serta akuntabel.
Access to Legal Aid for Underprivileged People Based on Law No. 16 of 2011 concerning Assistance Aurelia Grace Fanni; Nikita Clarissa; Ive Ive; Vistanasia Kundalini Nagari; Viola Aureta; Vallexa Sangkaeng
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4753

Abstract

This research examines the implementation of legal aid for underprivileged communities based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Access to justice is a fundamental right of every citizen guaranteed by the constitution; however, many underprivileged people still face difficulties in obtaining legal assistance due to financial limitations. Data from the Central Statistics Agency shows that the number of poor people in Indonesia still reaches 26.50 million people in 2022, and this condition is exacerbated by the lack of public knowledge about their right to receive free legal aid. This study raises three research questions: the implementation of legal aid programs for underprivileged communities in Indonesia, the obstacles faced in program implementation, and efforts to optimize the legal aid program. Using a normative juridical method through statutory and conceptual approaches, this research is expected to make a significant contribution to developing a more effective and accessible legal aid system for underprivileged communities.