Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis eksistensi pemulihan hak anak korban kekerasan seksual oleh oknum militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) di Indonesia melalui perspektif viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan Kasus. Analisis difokuskan pada sinkronisasi antara Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pemulihan hak anak korban dalam SPPM bersifat semu (quasi-existent) akibat kekosongan hukum dan disharmonisasi regulasi yang signifikan, khususnya terkait mekanisme restitusi dan rehabilitasi psikososial. Secara ontologis, SPPM mereduksi posisi korban menjadi sekadar alat bukti (instrumentum probatorium) dan mengabaikan penderitaan strukturalnya. Secara epistemologis, orientasi keadilan masih bersifat retributif terhadap pelaku, mengesampingkan dimensi restitutif bagi korban. Secara aksiologis, terjadi pengingkaran tanggung jawab institusional negara karena pelaku merupakan representasi aparatur negara. Studi ini menawarkan kebaruan dengan menjembatani kesenjangan antara evolusi viktimologi progresif dan praktik peradilan militer konvensional melalui tawaran kerangka reformasi SPPM berbasis keadilan substantif.
Copyrights © 2026