Deni Setya Bagus Yuherawan
Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MENELAAH EKSISTENSI PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH OKNUM MILITER DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Muhammad Fadil Muzakki; Deni Setya Bagus Yuherawan; Rusmilawati Windari; Yudi Widagdo Harimurti
Wijaya Putra Law Review Vol 5 No 2 (2026): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v5i2.382

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis eksistensi pemulihan hak anak korban kekerasan seksual oleh oknum militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) di Indonesia melalui perspektif viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan Kasus. Analisis difokuskan pada sinkronisasi antara Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pemulihan hak anak korban dalam SPPM bersifat semu (quasi-existent) akibat kekosongan hukum dan disharmonisasi regulasi yang signifikan, khususnya terkait mekanisme restitusi dan rehabilitasi psikososial. Secara ontologis, SPPM mereduksi posisi korban menjadi sekadar alat bukti (instrumentum probatorium) dan mengabaikan penderitaan strukturalnya. Secara epistemologis, orientasi keadilan masih bersifat retributif terhadap pelaku, mengesampingkan dimensi restitutif bagi korban. Secara aksiologis, terjadi pengingkaran tanggung jawab institusional negara karena pelaku merupakan representasi aparatur negara. Studi ini menawarkan kebaruan dengan menjembatani kesenjangan antara evolusi viktimologi progresif dan praktik peradilan militer konvensional melalui tawaran kerangka reformasi SPPM berbasis keadilan substantif.
PARADIGMA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti; Deni Setya Bagus Yuherawan
Wijaya Putra Law Review Vol 5 No 2 (2026): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v5i2.395

Abstract

Pembaruan hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji landasan filosofis yang melatarbelakangi pembaruan hukum pidana Indonesia serta menganalisis transformasi paradigma yang terkandung dalam KUHP Nasional beserta implikasinya terhadap implementasi hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-filosofis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap doktrin hukum, teori filsafat hukum, dan berbagai ketentuan hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengandung pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana yang bercorak kolonial dan retributif menuju sistem yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, keadilan restoratif, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam proses implementasinya, pembaruan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keseimbangan antara kepastian hukum dan living law, kesiapan kelembagaan, serta penguatan budaya hukum dan kapasitas aparat penegak hukum agar arah pembaruan hukum pidana dapat diwujudkan secara konsisten.
THE ESTABLISHMENT OF LEGAL COUNSELORS AND CUSTOMARY PARALEGALS POST-ENACTMENT OF THE NEW CRIMINAL CODE Fikri Hadi; Deni Setya Bagus Yuherawan
Wijaya Putra Law Review Vol 5 No 2 (2026): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v5i2.396

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) marks a new chapter in national legal reform, explicitly recognizing the existence of the living law within society. However, this progressive spirit faces challenges rooted in structural weaknesses within the legal system (legal structure), which has yet to successfully integrate heterogeneous customary law (hukum adat) norms with uniform state law mechanisms. Employing normative legal research with a reform-oriented approach, this study critically examines the urgency of establishing legal counselors and customary paralegals within the national legal development system, utilizing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the recognition of the living law and the paradigm shift in modern criminal law toward restorative justice urgently require legitimate and competent intermediary actors at the grassroots level. Legal counselors and customary paralegals play a strategic role as an institutional bridge connecting customary communities, law enforcement agencies, and the formal justice system to facilitate the resolution of minor offenses through non-litigation channels, thereby preserving social harmony. Without such structural reinforcement, there is a risk that the recognition of customary law in the new Criminal Code will remain mere "law in books." Consequently, this article recommends that the Government and the House of Representatives (DPR-RI) explicitly incorporate provisions regarding the recognition of authority, mediation facilitation, and capacity-building programs for legal counselors and customary paralegals into the ongoing deliberation of the Draft Bill on National Legal Development (RUU Pembinaan Hukum Nasional).