<![CDATA[Kepemilikan hak milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia sehingga berbagai langkah dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak tersebut untuk tetap bisa menguasai tanah. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui praktik pinjam nama yang merupakan sebuah perjanjian di mana warga negara asing meminjam identitas warga negara Indonesia untuk membeli dan memiliki tanah sedangkan kendali sesungguhnya atas tanah itu tetap berada di tangan pihak asing. Meskipun belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai larangan perjanjian pinjam nama praktik tersebut sering digunakan sebagai cara untuk mengalihkan hak atas tanah kepada warga negara asing. Metode yuridis normatif atau doktrinal diterapkan dalam penelitian ini dengan menganalisis norma-norma hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak atas tanah kepada warga negara asing melalui skema pinjam nama atau nominee bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Gagal terpenuhinya ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur tentang itikad baik dalam perjanjian ini mengakibatkan perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga tanah yang menjadi objek perjanjian harus dikembalikan kepada Negara.]]>
Copyrights © 2026
