Pembaruan hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji landasan filosofis yang melatarbelakangi pembaruan hukum pidana Indonesia serta menganalisis transformasi paradigma yang terkandung dalam KUHP Nasional beserta implikasinya terhadap implementasi hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-filosofis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap doktrin hukum, teori filsafat hukum, dan berbagai ketentuan hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengandung pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana yang bercorak kolonial dan retributif menuju sistem yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, keadilan restoratif, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam proses implementasinya, pembaruan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keseimbangan antara kepastian hukum dan living law, kesiapan kelembagaan, serta penguatan budaya hukum dan kapasitas aparat penegak hukum agar arah pembaruan hukum pidana dapat diwujudkan secara konsisten.
Copyrights © 2026