<![CDATA[Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menyebabkan permasalahan penegakan hak cipta pada ruang siber, di antaranya tindakan tangkap layar (screenshot), pelanggaran pembatasan hak cipta, tiada keadilan distributif terhadap penggunaan karya dilindungi secara masif dalam proses Text and Data Mining (TDM), dan Large Language Models (LLMs), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lintas sektoral dalam penegakan hak cipta digital dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pembaruan Undang-Undang Hak Cipta perlu mengintegrasikan konsep lex informatica sebagai mekanisme pencegahan (ex ante) melalui arsitektur sistem kode (law as code), dan akan menjadi satu kesatuan dengan mekanisme penegakan hukum represif (ex post) dalam satu kerangka hukum positif. Model regulasi tersebut dapat mempertimbangkan komparasi instrumen hukum Uni Eropa untuk membentuk sistem penegakan hak cipta digital yang adaptif, preventif, efektif, mandiri, tidak menghambat perkembangan AI, dan memberikan keadilan distributif bagi para pencipta, antara lain dapat diwujudkan melalui perluasan cakupan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pada hak cipta lainnya selain bidang musik.]]>
Copyrights © 2026
