Kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih berulang meskipun Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan precautionary principle dalam kewajiban preventif Indonesia berdasarkan AATHP serta efektivitasnya dalam mencegah kabut asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AATHP tidak menempatkan tindakan negara semata-mata setelah kebakaran dan pencemaran terjadi, tetapi menghendaki langkah antisipatif melalui pencegahan, pemantauan, identifikasi titik api, dan sistem peringatan dini. Namun, penerapan kewajiban tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara kewajiban internasional dan implementasinya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan tindakan preventif berbasis risiko dan penegakan hukum diperlukan agar precautionary principle tidak berhenti sebagai norma, tetapi menjadi dasar tindakan nyata dalam mencegah pencemaran lintas batas.
Copyrights © 2026