Penelitian ini mengkaji konsep plaatsvervulling (penggantian ahli waris) dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek), kedudukan ahli waris pengganti, serta mekanisme pembagian warisan kepadanya. Permasalahan yang dikaji ialah potensi ketidakjelasan dalam praktik pembagian warisan mengenai pihak yang berhak menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan besarnya bagian yang diterimanya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terbatas melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) plaatsvervulling diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata sebagai fiksi hukum yang menempatkan keturunan ahli waris yang telah meninggal pada derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya, terbatas pada garis lurus ke bawah dan garis menyimpang bagi keturunan saudara; (2) ahli waris pengganti berkedudukan sama dengan ahli waris yang digantikan, tidak dapat menggantikan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun orang yang masih hidup; dan (3) pembagian warisan dilakukan pancang demi pancang dan, dalam cabang yang sama, kepala demi kepala (Pasal 846 dan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata). Kesenjangan dalam praktik terutama bersumber dari pluralisme hukum waris, kekeliruan membedakan pewarisan karena kedudukan sendiri dengan pewarisan karena penggantian, serta perluasan penggantian di luar batas yang ditentukan undang-undang.
Copyrights © 2026