Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat Neng Yani Nurhayani; Aziz Sholeh; Zulbaidah Zulbaidah; Bobang Noorisnan Pelita; Dedi Supriyadi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29601

Abstract

The Indonesian Ulema Council should maintain professionalism and independence when providing halal certification to ensure that the needs of Muslim consumers are met in accordance with religious teachings. Objectivity should be prioritized to avoid any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing halal guarantee certification in the Processed Food Industry in West Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and professionalism of the Indonesian Ulema Council in issuing Halal Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with the rules outlined by LPPOM MUI. Independence is not just determined by the organizational structure of an institution; expertise, field data, and appearance must also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in granting Halal Guarantee Certification to the food processing industry in West Java is evident in its product assessment methods. The Council has effectively coordinated with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently.Majelis Ulama Indonesia senantiasa dituntut untuk menjunjung profesionalisme dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut ajaran agama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal pada Industri Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal diawali dengan Perusahaan menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI. Aspek independensi tidak hanya dilihat dari kemandirian dalam penyelenggaraan suatu lembaga saja, jauh dari itu pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama. Penerapan prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada industri makanan olahan di Jawa Barat dapat dilihat pada metode pengkajian produk industri olahan makanan. Majelis Ulama Indonesia telah mampu melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.
The Urgency of Pre-Marital Education for the Community in the Context of Suppressing Household Divorce Rates in West Java, DKI Jakarta and Banten Dewi Sulastri; Neni Nuraeni; Zulbaidah Zulbaidah; Neng Yani Nurhayani; Enceng Arif Faizal
West Science Social and Humanities Studies Vol. 1 No. 06 (2023): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v1i06.450

Abstract

This study aims to examine the urgency of premarital education as a preventive effort in reducing divorce rates in West Java, DKI Jakarta, and Banten. The research method used is the literature review method, which involves an in-depth analysis of various relevant literature sources. The results showed that premarital education has a crucial role in preparing prospective couples to face the challenges of married life. Through a deep understanding of values, effective communication, and conflict resolution skills, couples can build a solid foundation for a sustainable marriage relationship. This study also identified various supporting and inhibiting factors for the implementation of premarital education in the region. These findings provide valuable insights for the development of premarital education programs that are more effective and can be widely adopted in the community. The implications of this research can help the government, educational institutions, and related parties to design policies that support improving the quality of marriage relationships and reducing divorce rates in society.
Brand Differentiation and Digital Marketplace Innovation under Trademark Law: Insights from Indonesia’s Law No. 20 of 2016 Dewi Sulastri; Neng Yani Nurhayani
Jurnal Investasi Islam Vol. 11 No. 1 (2026): Jurnal Investasi Islam (JII)
Publisher : FEBI IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/cg1az384

Abstract

This study examines the relationship between brand differentiation strategies, technological innovation in digital marketplaces, and trademark protection under Indonesia’s Law No. 20 of 2016. Using a qualitative empirical–juridical approach, the research draws on semi-structured interviews with intellectual property officials, business actors, and marketplace stakeholders, complemented by document analysis and case studies. The findings indicate that global market competition and digitalisation encourage firms to strengthen brand differentiation through digital ecosystems, data-driven marketing, and platform technologies such as AI and blockchain. However, regulatory fragmentation, cross-border enforcement challenges, and limited intellectual property awareness among MSMEs hinder effective trademark protection. The study contributes to the literature by highlighting the emerging implications of immersive technologies (VR, AR, XR, and metaverse environments) for trademark protection and proposing an adaptive regulatory framework that integrates state regulation, platform governance, and business innovation.
ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Azziliyan Azzahrani; Neng Yani Nurhayani; Dian Rachmat Gumelar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1016

Abstract

Anak yang menjadi saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami dampak psikologis akibat keterlibatannya dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis yang dialami anak sebagai saksi dalam perkara KDRT serta mengkaji kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid.Sus/2025/PN Blb. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang memberikan kesaksian dalam perkara KDRT rentan mengalami trauma, kecemasan, stres pascatrauma, serta gangguan emosional dan sosial. Analisis putusan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak saksi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pendampingan psikologis, pemeriksaan yang ramah anak, dan pembatasan eksposur terhadap suasana persidangan formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum dan psikologis bagi anak saksi guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta meminimalisasi dampak traumatis yang dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan.
Kedudukan Saudara Seibu Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris BW Dalam Perkawinan Adat Yang Tidak Tercatat: Analisis Putusan Nomor 117/PDT.G/2026/PN MDN Kabupaten Landak Qanita Faiqa Izzihni Zakauha; Haura Muthmainnah; Refa Aulia Rusdah; Sari Noviaranti; Neng Yani Nurhayani
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 3 No. 4 (2026): IJISK 2026
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v3i4.867

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.G/2026/PN Mdn menetapkan empat saudara seibu sebagai ahli waris pewaris yang tidak menikah dan tidak berketurunan, padahal para pihak lahir dari perkawinan adat yang tidak tercatat. Artikel ini menganalisis kedudukan saudara seibu sebagai ahli waris menurut hukum waris BW, kecukupan pertimbangan hukum putusan, serta kesesuaian gugatan verstek untuk perkara penetapan ahli waris yang tidak bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa saudara seibu dapat menjadi ahli waris golongan II berdasarkan Pasal 856 BW melalui hubungan perdata pada garis ibu menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, pertimbangan hukum hakim belum memadai karena tidak menguraikan status anak luar kawin dan relevansi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, penggunaan gugatan verstek kurang tepat dibandingkan dengan permohonan voluntair dengan seluruh ahli waris sebagai pemohon, dan menimbulkan beban biaya perkara serta ketidakpastian bagi pihak ketiga seperti bank