Penelitian ini membahas pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk mengenai gugatan pembatalan dan sengketa objek wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) wakaf yang telah dilaksanakan secara sah memperoleh perlindungan hukum dan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan, sedangkan sengketa mengenai kepemilikan dan keabsahan objek wakaf harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak memeriksa keabsahan Akta Ikrar Wakaf secara substantif karena terdapat persoalan formil mengenai Surat Kuasa Khusus dan kedudukan para pihak, termasuk kedudukan Nadzir. Majelis Hakim kemudian membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
Copyrights © 2026