Perwalian anak yatim yang memiliki harta warisan menimbulkan persoalan ketika pengurusan aset harus menjamin hak keperdataan anak yang belum cakap bertindak secara mandiri. Kajian sebelumnya membahas perwalian dan pengelolaan harta anak secara umum, sedangkan batas kewenangan wali dalam Penetapan 14/Pdt.P/2025/PA.Prob terkait pengurusan hak atas tanah belum dianalisis secara terarah. Kajian ini menganalisis kedudukan dan perlindungan hak keperdataan anak yatim atas harta warisan serta menilai pertimbangan hakim dalam memberikan kewenangan wali mewakili anak. Data diolah secara kualitatif melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual terhadap penetapan, peraturan terkait, serta literatur ilmiah Indonesia periode 2020–2026. Hasil menunjukkan hakim mengabulkan perwalian berdasarkan hubungan keluarga, kelayakan wali, sebelas bukti surat, dan dua saksi, sedangkan kewenangan wali terbatas pada representasi hukum dan pengurusan administrasi tanpa memberi kebebasan menentukan atau mengalihkan kepemilikan anak. Kajian menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak menuntut pembatasan kewenangan, pencatatan harta, pengawasan, dan pertanggungjawaban wali agar pengelolaan warisan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak secara transparan, proporsional, terukur, dan berkelanjutan.
Copyrights © 2026