Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang berulang di Indonesia dan menimbulkan kerusakan ekosistem, degradasi tanah, pencemaran udara, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Data SiPongi mencatat luas karhutla mencapai puncaknya pada 2015, yaitu 2.611.411,44 hektare, dan pada Januari–Juli 2026 meningkat 69% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ekologis karhutla, efektivitas penegakan hukum lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (PT Kallista Alam) melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa kerangka hukum, yaitu UU No. 32 Tahun 2009, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan, sudah memadai secara normatif, tetapi efektivitasnya terhambat kesulitan pembuktian, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, budaya membakar lahan, serta tekanan politik dan ekonomi. Pemulihan melalui strategi 3R (rewetting, revegetasi, revitalisasi) dan gugatan perdata belum optimal karena lemahnya eksekusi putusan. Penegakan hukum yang konsisten perlu disertai pemulihan ekosistem dan pencegahan yang partisipatif.
Copyrights © 2026