Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pasca berlakunya UU Cipta Kerja menuntut integrasi standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) secara terukur. Di Kabupaten Konawe Selatan, Perda No. 5 Tahun 2020 menetapkan Kawasan Perkotaan Andoolo sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), tetapi ketiadaan RDTR definitif menimbulkan kekosongan panduan teknis operasional. Penelitian ini bertujuan merumuskan hirarki prioritas kriteria BGH dan efisiensi utilitas sebagai masukan kebijakan preskriptif (ex-ante policy input) pada Peraturan Zonasi RDTR Andoolo menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Penilaian dilakukan oleh 6 pejabat teknis fungsional dan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Konawe Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria Efisiensi Energi dan Utilitas memegang bobot tertinggi pada Level 2 (41,42%), disusul Tata Guna Lahan dan Tapak (26,18%), Efisiensi Air dan Permukiman (18,73%), serta Pengawasan Jasa Konstruksi (13,67%) dengan Rasio Konsistensi yang sangat handal (CR = 6,20% ≤10%). Pada sub-kriteria teknis (Level 3), Pemanfaatan Energi Terbarukan (Solar Panel) menempati prioritas utama (22,65%), diikuti Penggunaan Sanitasi Hemat Air (15,02%), dan Pengaturan KDB/KLB Zonasi BGH (9,97%). Temuan ini memberikan panduan berbasis bukti bagi Pemkab Konawe Selatan dalam mengunci ketentuan teknis BGH ke dalam Perkada RDTR Andoolo demi menjamin pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Copyrights © 2026