Ahmad Syarif Sukri
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Halu Oleo University, Kendari, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pengendalian Kinerja Waktu dan Biaya Proyek Peningkatan Permukiman Kumuh Dawanowajo III Kab. Buton Menggunakan Metode Earned Value Agustinus Januardi Latu Lebu; Lili Damayanto; Muhammad Risky Mirad Rachman; Ahmad Syarif Sukri; La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad; Try Sugiyarto Soeparyanto; Ishak Kadir
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 3 No. 4 (2026): IJISK 2026
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v3i4.962

Abstract

Proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan program strategis pemerintah dalam perbaikan infrastruktur daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja waktu dan biaya pada Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kabupaten Buton dengan nilai kontrak Rp 3.449.922.099,83 dan durasi 87 hari kalender. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Earned Value (EV) dan S-Curve untuk mengukur deviasi antara rencana dan realisasi kinerja proyek. Data diperoleh dari dokumen jadwal pelaksanaan proyek yang mencakup 13 periode mingguan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja proyek mengalami fluktuasi deviasi, dengan deviasi waktu terendah sebesar -0,130% pada minggu pertama dan tertinggi sebesar -34,697% pada minggu ke-8. Deviasi biaya berkisar antara -16,902% hingga +3,648%. Pekerjaan Struktur (37,82%) dan Perkerasan Aspal (28,90%) menjadi item kritis yang mendominasi bobot proyek. Proyek berhasil mencapai realisasi 100% pada akhir periode kontrak setelah dilakukan upaya percepatan. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi manajer proyek dalam penerapan sistem peringatan dini dan strategi crashing pada proyek infrastruktur di wilayah kepulauan.
Prioritisasi Kriteria Bangunan Gedung Hijau Dan Efisiensi Utilitas Pada Peraturan Zonasi Rdtr Menggunakan Analytic Hierarchy Process Studi Kasus: Formulasi Materi Teknis Rdtr Kawasan Perkotaan Andoolo Berdasarkan Perda Rtrw No. 5 Tahun 2020 Kabupaten Kona Muhammad Safaat; Ronni Rustam; Nurtaufiq; La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad; Ahmad Syarif Sukri; Try Sugiyarto Soeparyanto; Ishak Kadir
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 3 No. 4 (2026): IJISK 2026
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v3i4.1126

Abstract

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pasca berlakunya UU Cipta Kerja menuntut integrasi standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) secara terukur. Di Kabupaten Konawe Selatan, Perda No. 5 Tahun 2020 menetapkan Kawasan Perkotaan Andoolo sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), tetapi ketiadaan RDTR definitif menimbulkan kekosongan panduan teknis operasional. Penelitian ini bertujuan merumuskan hirarki prioritas kriteria BGH dan efisiensi utilitas sebagai masukan kebijakan preskriptif (ex-ante policy input) pada Peraturan Zonasi RDTR Andoolo menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Penilaian dilakukan oleh 6 pejabat teknis fungsional dan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Konawe Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria Efisiensi Energi dan Utilitas memegang bobot tertinggi pada Level 2 (41,42%), disusul Tata Guna Lahan dan Tapak (26,18%), Efisiensi Air dan Permukiman (18,73%), serta Pengawasan Jasa Konstruksi (13,67%) dengan Rasio Konsistensi yang sangat handal (CR = 6,20% ≤10%). Pada sub-kriteria teknis (Level 3), Pemanfaatan Energi Terbarukan (Solar Panel) menempati prioritas utama (22,65%), diikuti Penggunaan Sanitasi Hemat Air (15,02%), dan Pengaturan KDB/KLB Zonasi BGH (9,97%). Temuan ini memberikan panduan berbasis bukti bagi Pemkab Konawe Selatan dalam mengunci ketentuan teknis BGH ke dalam Perkada RDTR Andoolo demi menjamin pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.