Steward merupakan titik kontak pertama antara penyelenggara dan penonton pada hari pertandingan, namun kompetensi serta akuntabilitas mereka kurang mendapat perhatian dalam aspek keamanan sepak bola di Indonesia. Artikel ini mengkaji peran steward dalam tragedi Kanjuruhan serta inisiatif pelatihan yang dilakukan setelahnya. Dengan menggunakan desain penelitian kepustakaan deskriptif kualitatif, artikel ini menganalisis temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), kesaksian dalam persidangan yang dilaporkan oleh media, pernyataan kepolisian mengenai pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sanksi disipliner, serta literatur akademis. Berdasarkan kesaksian dalam persidangan, ditemukan bahwa steward direkrut secara mendadak tanpa kualifikasi yang jelas, tanpa pelatihan, tanpa rencana darurat, serta tanpa pengetahuan mengenai penjualan tiket maupun kapasitas stadion. Selain itu, tim pencari fakta melaporkan bahwa jumlah steward tidak dihitung berdasarkan kebutuhan di lapangan. Dalam sumber-sumber yang ditinjau, akuntabilitas lebih dibebankan kepada ketua panitia dan petugas keamanan daripada kepada steward, yang mengindikasikan bahwa kompetensi steward merupakan masalah sistemik yang melibatkan penyelenggara dan regulator. Artikel ini mengusulkan penerapan standar kompetensi minimum, pelatihan berkala bersertifikat, garis komando yang jelas, serta pengarahan sebelum pertandingan mengenai kapasitas stadion dan prosedur darurat. Temuan ini didasarkan pada kesaksian dan dokumen yang dilaporkan, sehingga diperlukan penelitian lapangan lebih lanjut mengenai praktik kerja steward saat ini.
Copyrights © 2024