<![CDATA[Penelitian ini menganalisis diferensiasi perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa transportasi di Indonesia pasca-Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni fasilitas dibebaskan, tarif umum, dan besaran tertentu dengan tarif efektif 1,1%. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap PP 49/2022, PMK 71/PMK.03/2022, PMK 131/2024, PMK 11/2025, serta regulasi sektoral angkutan dan pos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas antarrezim tidak ditentukan oleh aktivitas fisik memindahkan orang atau barang, melainkan oleh empat karakteristik, yaitu sifat umum layanan dibandingkan sewa atau carter, moda angkutan, jenis perizinan penyedia jasa, dan struktur tagihan. Jasa angkutan umum yang dibebaskan menggunakan kode faktur 08, jasa pengiriman paket oleh pemegang izin pos dan jasa pengurusan transportasi dengan freight charges menggunakan kode 05, sedangkan jasa lainnya menggunakan kode 04. Keterbatasan penelitian terletak pada analisis doktrinal tanpa data lapangan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menguji kepatuhan wajib pajak dan putusan pengadilan pajak secara empiris.]]>
Copyrights © 2026
