Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penguatan Profesionalisme Atau Beban Regulatif Baru? Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 dari Perspektif Konsultan Pajak dan Wajib Pajak Natalia Lesmana; Siti Kholiyah; John L. Hutagaol; Agustina Indriani
Winter Journal: IMWI Student Research Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Winter Journal: IMWI Student Research Journal
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/wt.v7i2.133

Abstract

Pengaturan konsultan pajak menghadirkan ketegangan antara penguatan profesionalisme dan penambahan beban kepatuhan bagi penyedia serta pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan memetakan perubahan normatif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 serta mengkaji implikasinya bagi konsultan pajak dan wajib pajak melalui Slippery Slope Framework. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder berupa peraturan, artikel ilmiah, dan publikasi perpajakan yang dikumpulkan melalui dokumentasi selama Agustus hingga September 2026. Data dianalisis menggunakan analisis isi, perbandingan antarrezim, dan interpretasi sistematis, dengan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan temuan. Hasil penelitian mengidentifikasi 23 perubahan regulatif, meliputi sembilan ketentuan baru, dua belas pengetatan, satu perpindahan kewenangan, dan satu ketentuan peralihan, tanpa pelonggaran. Enam dari sembilan isu utama memperkuat dimensi kekuasaan, sedangkan tiga lainnya mendukung kepercayaan. Penguatan standar mutu dan pertanggungjawaban berpotensi melindungi wajib pajak, tetapi perluasan pelaporan memunculkan persoalan kerahasiaan, sementara sertifikasi kuasa internal berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan, terutama bagi usaha kecil. Pembahasan menunjukkan asimetri antara penguatan pengawasan dan pembangunan kepercayaan yang berpotensi mendorong kepatuhan terpaksa. Penelitian menyimpulkan bahwa profesionalisasi memerlukan keseimbangan antara pengawasan, perlindungan kerahasiaan, dan proporsionalitas beban menurut kapasitas usaha. Implikasi tersebut merupakan penalaran normatif dan memerlukan pengujian empiris untuk menilai respons konsultan serta wajib pajak setelah pelaksanaan regulasi.
MENAKAR DIFERENSIASI TARIF PPN ATAS JASA TRANSPORTASI DI INDONESIA Siti Nurhidayati; Yusuf Idham Rissanto; P.M. John L. Hutagaol; Agustina Indriani
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 6 No. 3 (2026): Nopember 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis diferensiasi perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa transportasi di Indonesia pasca-Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni fasilitas dibebaskan, tarif umum, dan besaran tertentu dengan tarif efektif 1,1%. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap PP 49/2022, PMK 71/PMK.03/2022, PMK 131/2024, PMK 11/2025, serta regulasi sektoral angkutan dan pos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas antarrezim tidak ditentukan oleh aktivitas fisik memindahkan orang atau barang, melainkan oleh empat karakteristik, yaitu sifat umum layanan dibandingkan sewa atau carter, moda angkutan, jenis perizinan penyedia jasa, dan struktur tagihan. Jasa angkutan umum yang dibebaskan menggunakan kode faktur 08, jasa pengiriman paket oleh pemegang izin pos dan jasa pengurusan transportasi dengan freight charges menggunakan kode 05, sedangkan jasa lainnya menggunakan kode 04. Keterbatasan penelitian terletak pada analisis doktrinal tanpa data lapangan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menguji kepatuhan wajib pajak dan putusan pengadilan pajak secara empiris.
Corporate Tax compliance Risk Management Post-PMK 111/2025: Equalization and SP2DK Response Strategy Anggie Meinar Putri; Irenne Yanita Pattikayhatu; Poltak Maruli Liberty John Hutagaol; Agustina Indriani
Journal of Social Research Vol. 5 No. 11 (2026): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs (AHU-0028405-AH.01.14 Tahun 2022)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i11.3530

Abstract

Tax authorities increasingly rely on data-driven supervision, in which taxpayer-reported information is cross-checked against third-party data and other available sources. This study examines the implications of Minister of Finance Regulation Number 111 of 2025 (PMK 111/2025) concerning Taxpayer Compliance Supervision for corporate tax compliance risk management, focusing on tax data reconciliation (equalization) and response strategies for Requests for Explanation of Data and/or Information (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, SP2DK). The study employed a descriptive qualitative approach involving a comparative content analysis of regulatory provisions and illustrative simulations of three SP2DK response strategies. The comparative analysis examined PMK 111/2025, effective January 1, 2026, as the updated regulatory framework for taxpayer compliance supervision and compared its provisions with those of Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-05/PJ/2022, which provided earlier supervisory guidance. Simulations involving PT ABC assessed the estimated compliance costs associated with evidence-based clarification of identified discrepancies, comprehensive correction of reported discrepancies, and escalation to a tax audit. The findings indicate that systematic tax data reconciliation can serve as an early detection mechanism for identifying reporting inconsistencies, improving the accuracy of taxpayer clarifications, and ensuring that adjustments are limited to substantiated tax liabilities. The illustrative simulations demonstrated that evidence-based SP2DK responses supported by tax data reconciliation generated lower estimated compliance costs than comprehensive discrepancy corrections or escalation to a tax audit. The study recommends integrating routine tax data reconciliation and transaction documentation into corporate tax compliance controls and establishing standardized SP2DK response protocols that consider materiality, supporting evidence, potential tax penalties, and compliance costs.
Evaluation of the Feasibility of Non-Taxable Income (PTKP) In Indonesia Based on Inflation, Purchasing Power, and Economic Ability: A Systematic Literature Review Franki Franki; Eka Ayu Puji Prihatini; Poltak Maruli John Liberty Hutagaol; Agustina Indriani
Journal of Social Research Vol. 5 No. 11 (2026): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs (AHU-0028405-AH.01.14 Tahun 2022)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i11.3550

Abstract

Non-Taxable Income (Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP) is a key component of Indonesia's individual income tax system, as it establishes the amount of income exempt from taxation and reflects considerations of taxpayers' economic capacity, purchasing power, and tax equity. This study evaluated the adequacy of Indonesia's PTKP threshold by examining inflation, purchasing power, living costs, and the ability-to-pay principle through a systematic literature review supplemented by a descriptive analysis of economic indicators. The review examined relevant academic publications and institutional reports, primarily covering the 2016–2025 period. Data were analyzed through thematic synthesis of previous research and simulations of PTKP's inflation-adjusted value. The findings indicated that the annual PTKP threshold for unmarried individuals without dependents (TK/0) had remained unchanged at IDR 54 million since 2016. Based on cumulative inflation from 2016 to 2025, approximately IDR 71.58 million would have been required in 2025 to maintain the purchasing power equivalent of IDR 54 million in 2016. Conversely, the existing IDR 54 million threshold in 2025 represented approximately IDR 40.74 million in 2016 purchasing power. The reviewed literature further suggested that increasing the PTKP threshold could enhance taxpayers' disposable income and support household purchasing power while potentially reducing the individual income tax base. The study concluded that PTKP adequacy should be assessed through a transparent, periodic evaluation mechanism incorporating relevant economic indicators and taxpayers' ability to pay. The estimated IDR 71.58 million represented an inflation-adjusted reference value rather than a definitive recommendation for a revised PTKP threshold.
Efektivitas Integrasi CEISA 4.0 dan Coretax dalam Pemadanan Data Faktur Pajak 07 pada Transaksi Kawasan Berikat: Analisis Yuridis dan Kepatuhan Wajib Pajak Dwi Diah Lestari; Ayu Wulandari; P.M. Jhon L. Hutagaol; Agustina Indriani
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 10 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i10.33017

Abstract

Integrasi sistem kepabeanan dan perpajakan diperlukan untuk mendukung akurasi data serta kepatuhan administrasi dalam transaksi Kawasan Berikat. Namun, konektivitas antarsistem belum selalu menghasilkan otomatisasi menyeluruh, terutama dalam pemadanan dokumen BC 4.0 dengan Faktur Pajak kode 07. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas integrasi CEISA 4.0 dan Coretax, kebutuhan intervensi manual dalam penggunaan nomor AJU, serta implikasinya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan memperhatikan ketersediaan, kelengkapan, akurasi, ketepatan waktu data, serta intervensi manual. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi berpotensi mengurangi penginputan berulang dan ketidaksesuaian data, tetapi masih membutuhkan tindakan pengguna untuk mengidentifikasi serta memasukkan nomor AJU. Ketersediaan data kepabeanan juga menjadi kendala ketika kewajiban penerbitan faktur atas uang muka timbul sebelum dokumen pendukung tersedia atau tervalidasi. Pembahasan menegaskan bahwa interoperabilitas teknis belum dapat disamakan dengan otomatisasi proses bisnis maupun peningkatan kepatuhan yang terukur secara empiris. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas integrasi bergantung pada kualitas dan kesiapan data serta keselarasan prosedur perpajakan dan kepabeanan. Penyempurnaan identifikasi referensi transaksi, sinkronisasi data, dan prosedur penanganan uang muka diperlukan untuk mengurangi beban administratif serta mendukung penerbitan faktur yang tepat waktu dan sesuai persyaratan fasilitas dalam transaksi Kawasan Berikat.