Pemerintah daerah memiliki kewenagan melalui otonomi daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya, salah satunya yaitu pembangunan dan pengelolaan dalam sektor kepariwisataan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab implementasi kewenagan pemerintah daerah sekaligus mengungkap tata kelola pengembangan pariwisata yang baik dan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Tengah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data yang bersumber dari fakta-fakta pengelolaan pariwisata di lapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, melalui tekni analisa data kualitatif. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah memiliki kewenangan atributif dan delegasi yang kuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, memiliki dasar hukum untuk menyusun payung hukum yang memberikan legitimasi pelaksanaan tata kelola pariwisata di Halmahera Tengah berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan konsep negara hukum kesejahteraanyang menempatkan masyarakat pesisir dan lokal sebagai pelaku utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur hukum fiskal daerah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk optimalisasi retribusi pariwisata.
Copyrights © 2026