Hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang tidak otomatis terlaksana hanya karena terdakwa dijatuhi pidana. Penelitian hukum normatif ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Atb, khususnya hubungan antara unsur tindak pidana perdagangan orang, hak korban atau ahli waris menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan dasar prosedural agar kerugian dapat diperiksa dan diputus. Naskah sumber melaporkan pemidanaan atas perekrutan dan pemberangkatan pekerja ke Malaysia serta tidak tercantumnya restitusi dalam amar. Namun, tidak tersedia bukti terverifikasi mengenai permohonan, perincian kerugian, ataupun penilaian LPSK dan penuntut umum. Oleh karena itu, penelitian tidak mengasumsikan alasan hakim atau menyimpulkan kesalahan penerapan hukum tanpa pemeriksaan lengkap berkas perkara. Temuan normatifnya adalah perlunya pengajuan, pembuktian, penilaian, dan pencantuman restitusi secara dapat ditelusuri sejak penyidikan hingga eksekusi.
Copyrights © 2026