Penelitian ini mengkaji secara normatif kesenjangan antara hak perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan berbagai hambatan pelaksanaannya melalui kerangka hegemoni Antonio Gramsci. Analisis berfokus pada kewajiban perlindungan sementara polisi, kedudukan perintah perlindungan pengadilan, serta perbedaan antara budaya patriarki, paksaan, ketergantungan ekonomi, dan kelemahan institusional. Data CATAHU 2025 dipakai sebagai konteks kekerasan berbasis gender, bukan sebagai ukuran prevalensi khusus KDRT. Kajian perbandingan atas Filipina dan Konvensi Istanbul terbatas pada desain norma. Penelitian menyimpulkan bahwa internalisasi nilai patriarkal dapat memperlemah akses perlindungan, tetapi keterkaitan tersebut memerlukan pembuktian melalui tindakan dan keputusan institusional yang konkret. Prioritas reformasi ialah pemenuhan kewajiban perlindungan dalam 24 jam, dokumentasi penilaian risiko, koordinasi layanan, dan pemisahan langkah administratif dari perubahan undang-undang.
Copyrights © 2026