<![CDATA[Perkembangan olahraga sebagai industri komersial meningkatkan kebutuhan akan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara olahragawan profesional dan klub. Namun, pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan masih menghadapi persoalan karena regulasi sebelumnya belum memberikan mekanisme yang jelas untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terhadap standardisasi pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan bagi olahragawan profesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2024 memperjelas mekanisme pembuktian pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan melalui dokumen kontrak kerja atau perjanjian kerja. Ketentuan tersebut memperkuat fungsi kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan memberikan standar minimum dalam hubungan kerja antara olahragawan dan klub. Konsekuensi yuridisnya, olahragawan yang belum memiliki kontrak kerja belum memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai olahragawan profesional. Bagi klub, ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sengketa terkait pemenuhan hak olahragawan. Dengan demikian, PP Nomor 46 Tahun 2024 mendorong klub memastikan hubungan kerja dituangkan secara tertulis sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta memperkuat kepastian hukum dalam industri olahraga. Pengaturan ini juga memperkuat posisi olahragawan dalam menuntut pemenuhan hak ketenagakerjaan berdasarkan isi kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku secara efektif.]]>
Copyrights © 2026
