Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Notariil Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Pengabdian UNDIKMA Jurnal Yustitia Jurnal Abdimas Bina Bangsa
I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA
Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PEMUTUSAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh terciptanya hubungan hukum dari perjanjian kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub yang menimbulkan hubungan kerja. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila pemain sepak bola tersebut di putus kontrak secara sepihak oleh klub. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain? Pentingnya dilakukan penelitian ini agar mengetahui akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan secara sepihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini adalah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain batal demi hukum apabila klub melanggar Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan kontrak kerja sah jika pemain terbukti melakukan kesalahan berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebaiknya kontrak yang disepakati oleh pemain dengan klub disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang batal demi hukum.
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN TERHADAP PENGUPAHAN BAGI OLAHRAGAWAN PROFESIONAL I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.684

Abstract

Olahragawan profesional yang menjadikan kegiatan olahraga sebagai profesi, memiliki hak yang salah satunya mendapatkan pendapatan yang layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mengatur hak-hak olahragawan profesional. Hak-hak olahragawan profesional sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang telah dicabut. Perubahan Undang-Undang Keolahragaan tersebut berimplikasi terhadap hak-hak olahragawan profesional salah satunya mengenai upah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap pengupahan bagi olahragawan profesional. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan merupakan payung hukum pelaksanaan keolahragaan di Indonesia. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, menunjukkan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perbedaan tersebut yakni perubahan bunyi Pasal 59 ayat (3) pada huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, yang menambahkan ketentuan mengenai pendapatan yang layak sesuai standar yang ditentukan oleh cabang olahraga profesional. Perubahan ini memberikan maanfaat bagi olahragawan profesional, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, olahragawan profesional memiliki standar khusus mengenai pengupahan yang sesuai dengan standar cabang olahraga profesional, klub sebagai pemberi kerja wajib memberikan upah sesuai dengan standar yang dibuat oleh cabang olahraga profesional, hal ini wajib diberikan oleh klub karena telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang mengatur bahwa olahragawan profesional diberikan upah yang layak sesuai dengan standar cabang olahraga profesional, sehingga dengan adanya perubahan tersebut akan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan olahragawan profesional dan peningkatan kualitas hidupnya
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER FUNDS AT VILLAGE CREDIT INSTITUTIONS (LPD) THROUGH A DEPOSIT GUARANTEE SCHEME BY THE EMPOWERMENT INSTITUTION FOR LPD Ni Putu Ari Setyaningsih; I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Fanny Priscyllia
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.7.2.2022.55-64

Abstract

In the relevant Governor’s Regulations regarding LPD, it is not regulated regarding the value of guaranteed deposits for each customer at an LPD that is a participant in the deposit guarantee. The absence of legal regulations governing the value of deposits guaranteed through the LPD customer fund guarantee scheme has led to the need for a study of the extent of protection obtained by LPD customers for their deposit funds under this scheme. This research aims to examine deposit guarantee schemes for LPD customers and legal protection for customer funds at LPD through the loan fund scheme organised by LPLPD. This research is conducted using a normative juridical research method by conducting an analysis on primary legal materials and secondary legal materials related to the present research problems. Based on the analysis, it was found the LPD customer deposit guarantee scheme has not been able to provide legal protection to the customers. This is because in the deposit guarantee scheme, membership is discretionary so not all LPD customers in Bali get protection. The absence of regulation regarding the criteria to determine the amount of contribution and guarantee premium paid and the amount of customer deposits protected by the LPD customer deposit guarantee scheme has resulted in the absence of legal certainty regarding the amount of protected LPD customer funds.
PERLINDUNGAN TERHADAP INFORMASI PRIBADI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RUANG DIGITAL NI PUTU ARI SETYANINGSIH; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1045

Abstract

Children who are in conflict with the law even though they are suspected of havingcommitted a crime, are still entitled to protection by the state. However, in the current digitalera, there are violations of the confidentiality of children’s identities that are in conflict with thelaw. The problems examined in this study regarding the protection of the personal informationof children in conflict with the law in the digital space and the legal consequences if there isdissemination of the personal information of children in conflict with the law in the digital space.In this study using normative legal research methods with statutory approaches,conceptual approaches and case approaches, which then the results found in this study areexplained descriptively.The results of this study are legal protection for children in conflict with the law based onseveral principles, one of the principles is the principle of the best interests of the child which ismanifested in the form of avoiding publication of the child’s identity. Furthermore, the Law on theJuvenile Criminal Justice System stipulates that the identity of a child in conflict with the law mustbe kept confidential in reporting in print or electronic media. Based on this, the disseminationof personal information of children in conflict with the law in digital spaces such as on socialmedia is prohibited by laws and regulations as a form of legal protection for children in conflictwith the law. The legal consequences for someone who is proven to have disseminated personalinformation of a child in conflict with the law in the digital space are criminal sanctions andfines, which can be imposed on individuals and corporations as legal subjects recognized in theJuvenile Criminal Justice System Act
Implikasi Perubahan Undang-Undang Keolahragaan Terhadap Kecakapan Suporter Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembuatan Perjanjian I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Ni Putu Ari Setyaningsih
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.923

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap kecakapan suporter sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca perubahan Undang-Undang Keolahragaan memberikan manfaat yang substansial terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga salah satunya mengenai pengaturan suporter dalam Undang-Undang Keolahragaan. Keberadaan suporter dalam penyelenggara kejuaraan olahraga berkewajiban untuk mendaftar sebagai anggota organisasi atau badan hukum suporter olahraga. Suporter memiliki kecakapan sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian apabila suporter yang didirikan berbentuk badan hukum. Apabila suporter didirikan dalam bentuk organisasi, kecakapannya dalam membuat perjanjian ditentukan berdasarkan pada bentuk organisasi pada saat pendirian.
PEMUTUSAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.903

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh terciptanya hubungan hukum dari perjanjian kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub yang menimbulkan hubungan kerja. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila pemain sepak bola tersebut di putus kontrak secara sepihak oleh klub. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain? Pentingnya dilakukan penelitian ini agar mengetahui akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan secara sepihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini adalah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain batal demi hukum apabila klub melanggar Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan kontrak kerja sah jika pemain terbukti melakukan kesalahan berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebaiknya kontrak yang disepakati oleh pemain dengan klub disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang batal demi hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA UPAH PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA; Kadek Ary Purnama Dewi; Ni Putu Ari Setyaningsih
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1128

Abstract

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaanterdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaiansengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yaknimengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI. Permasalahan yang diangkat dalamtulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesionalpasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif,menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa upah pemain sepakbolaprofesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 TentangKeolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telahmengakomodir Lex Sportiva secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkanUndang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melaluimusyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI. Kedua, apabila musyawarah danmufakat tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatupersetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapatmemilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
SOSIALISASI PENCATATAN PEMBUKUAN SEDERHANA BAGI PELAKU UMKM DI DESA ABUAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI A. A. Ayu Shinta Restiani; Irzaqi Maulana Rizal; I Made Artana; Made Mulia Handayani; I Made Artayasa; I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Gede Sumarda
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.977

Abstract

Abuan Village, Susut District, Bangli Regency is a village where most of the residents are SME (Micro Small Medium Enterprises). The main problem faced by SME actors in Abuan Village is the problem of limited insight and knowledge possessed related to simple bookkeeping records in their MSME businesses. Therefore, the purpose of the service of Group 11 KAT Ngurah Rai University is to help improve the ability of SME actors to record books that are simple and easy to understand. The method used in the implementation of community service in Abuan Village is the approach method by conducting door-to-door socialization regarding recording simple financial statement bookkeeping to MSME actors around Abuan village, Susut District, Bangli Regency. The result of the activities carried out by Group 11 KAT of Ngurah Rai University is that business actors state that implementing bookkeeping in businesses has a positive effect and is very important to be used for businesses to know how to calculate business profit or loss and measure their business capabilities. For this reason, this activity is expected to contribute to how to compile books between income and expenditure, and it is expected that MSME actors can practice directly so that it can facilitate the process of recording cash flow and performance obtained by SME
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN SAAT CUTI MELAHIRKAN WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; Dewi, Kadek Ary Purnama
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1199

Abstract

Termination of employment is something that is avoided by workers in general, especially for female workers, of course it is very detrimental to their rights, which by nature have reproductive organs to give birth. However, in practice there are cases of female workers who experience termination of employment due to taking maternity leave. Based on this, the problem examined in this research concerns legal protection for female workers who experience unilateral termination of employment by the company during maternity leave. In this research the author uses a normative legal research method with a statute approach and a case approach, then the results found in this research are described descriptively The results of this research are that the laws and regulations in the field of employment regulate the right to obtain maternity leave as regulated in Article 82 of Law No. 13 of 2003 concerning Employment. The provisions of Article 153 paragraph (1) of Law no. 6 of 2023 states that companies are prohibited from terminating workers on the grounds of pregnancy, childbirth, miscarriage or breastfeeding their baby. If the company terminates the employment relationship unilaterally due to a female employee taking maternity leave, the termination of employment carried out for the reasons mentioned above is null and void and the Company is obliged to re-employ the employee concerned.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; PURNAMA DEWI, KADEK ARY; SWETASOMA, COKORDA GDE; HUTAMA, I DEWA MADE ADHI
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1353

Abstract

Pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh sebagian masyarakat dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu PKWT didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga terhadapnya dilakukan pengujian. Permohonan pengujian terhadap ketentuan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dengan Nomor Register 168/PUU-XXI/2023, yang kemudian diputusan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap mengaturan mengenai PKWT di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai PKWT, pengaturan bersebut dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Terkait dengan permohonan pasal-pasal yang mengatur mengenai PKWT Mahkamah Agung memutus Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengaturan mengenai jangka waktu PKWT menjadi lebih jelas, Mahkamah Agung memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (3) bahwa jangka waktu PKWT paling lama 5 (lima) tahun termasuk jika terdapat perpanjangan PKWT, jangka waktu PKWT tidak dapat didasarkan pada perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dengan pemberi kerja. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Co-Authors A. A. Ayu Shinta Restiani Dewi, Kadek Ary Purnama Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi Fanny Priscyllia Gede Sumarda Handayani, Made Mulia Hutama, I Dewa Made Adhi I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Kadek Ardana I Made Artana I Made Artayasa I Wayan Saras Yudi Irzaqi Maulana Rizal Ni Putu Ari Setyaningsih NI PUTU ARI SETYANINGSIH Ni Putu Ari Setyaningsih PURNAMA DEWI, KADEK ARY Swetasoma, Cokorda Gede Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan