<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat relokasi dan efisiensi perusahaan manufaktur serta bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi perusahaan tidak secara otomatis membenarkan PHK atas dasar efisiensi. Keabsahannya perlu dinilai berdasarkan alasan hukum, kondisi faktual perusahaan, keberlanjutan kegiatan usaha setelah relokasi, dan pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan pemeriksaan dasar hukum PHK, kondisi relokasi dan keberlanjutan operasional, serta pemenuhan hak pekerja untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya itikad tidak baik (bad faith). Audit keuangan independen dapat digunakan sebagai bukti pendukung, tetapi tidak dapat dianggap sebagai kewajiban hukum universal tanpa dasar regulasi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penguatan Perjanjian Kerja Bersama untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan efisiensi perusahaan dan perlindungan hukum pekerja.]]>
Copyrights © 2026
