Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Risna Menda Lovinta Siregar
Universitas Pamulang [https://ror.org/05x6rt433]
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Ketenagakerjaan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja akibat Relokasi dan Efisiensi Perusahaan Manufaktur di Indonesia Abdul Aziz; Risna Menda Lovinta Siregar; Kosim Afendy
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.693

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat relokasi dan efisiensi perusahaan manufaktur serta bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi perusahaan tidak secara otomatis membenarkan PHK atas dasar efisiensi. Keabsahannya perlu dinilai berdasarkan alasan hukum, kondisi faktual perusahaan, keberlanjutan kegiatan usaha setelah relokasi, dan pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan pemeriksaan dasar hukum PHK, kondisi relokasi dan keberlanjutan operasional, serta pemenuhan hak pekerja untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya itikad tidak baik (bad faith). Audit keuangan independen dapat digunakan sebagai bukti pendukung, tetapi tidak dapat dianggap sebagai kewajiban hukum universal tanpa dasar regulasi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penguatan Perjanjian Kerja Bersama untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan efisiensi perusahaan dan perlindungan hukum pekerja.
Co-Authors Abdul Aziz Kosim Afendy