<![CDATA[Pengelolaan Dana Desa mendukung pembangunan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat desa. Besarnya alokasi anggaran memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Penelitian ini menganalisis upaya hukum dalam mencegah dan menindak korupsi Dana Desa, bentuk penyalahgunaan, serta tanggung jawab Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan kajian peraturan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi landasan pengelolaan keuangan desa sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pencegahan mencakup keterbukaan informasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan, pengawasan internal dan eksternal, serta partisipasi masyarakat. Kepala Desa dan perangkat desa bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran sesuai hukum, sedangkan BPD dan masyarakat berperan dalam pengawasan. Kasus Dana Desa Puupi memperlihatkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan anggaran. Efektivitas pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.]]>
Copyrights © 2026
