Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Johan Alfred Saredes Silalahi
Universitas Simalungun
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENERIMA UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM   Anggi Nabila Br Aritonang; Artika Wardani; Devia Vinanda; Rifka Amanda Putri Saragi; Vanesa Mawar Sipahutar; Johan Alfred Saredes Silalahi
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan pekerja dari upah dibawah minimum berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Masih banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan upah di Indonesia. Penegakan hukum mengenai imbalan buruh harus ditegakkan untuk menjamin kehidupan yang layak dan memperoleh Kesejahteraan yang memadai bagi para pekerja. Dalam UU ketenagakerjaan di tetapkan bahwa honorer seorang buruh diberikan untuk kebutuhan hidup yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara penegakan hukum yang dilakukan dalam permasalahan upah yang tidak sesuai dan bagaimana pengaturan hukum tentang pengupahan pekerja. Jurnal ini mengandalkan pendekatan normatif dalam bidang hukum. Dengan data yang dihimpun dari beberapa lieratur seperti UU, buku, sumber online, dan literatur lainnya. Adapun mekanisme perlindungannya diwujudkan melalui strategi preventif berupa pengawasan regulasi, serta langkah represif lewat jalur litigasi hubungan industrial dan pemberlakuan sanksi pidana bagi pelanggar.Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan hukum terhadap ketidak sesuaian pemberian upah minimum di Indonesia yaitudengan meningkatkan pengawasan, menigkatkan kesadaran hukum dan mempermudah proses hukum untuk menyelesaikan sengketa upah minimum di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP KEKASIH: ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR “RENCANA TERLEBIH DAHULU” DALAM KASUS LIHARMANSYAH SARAGIH Yunita Shintia Putri; Saskia Tata Fadhillah; Johan Alfred Saredes Silalahi; Parulian Septiando Sitinjak; Jadeski Stamli Pakpahan; Galuh Basudewo
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/6f6ze321

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms serta membandingkan Pasal 340 KUHP lama dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun. Namun, keberadaan cutter dalam tas terdakwa sejak sekitar tiga bulan sebelum kejadian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persiapan khusus untuk membunuh. Pembuktian unsur perencanaan perlu mempertimbangkan keseluruhan fakta, termasuk kesempatan untuk berpikir dan mengurungkan niat. Kedua pasal memiliki ancaman pidana yang sebanding, tetapi perbedaan rumusannya perlu diperhatikan dalam analisis hukum pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG: TINJAUAN ATAS TINDAKAN PERAWATAN DALAM PERKARA ANAK DI MEDAN Nakhila Syafitri; Mahsitho Humayroh; Johan Alfred Saredes Silalahi; Juan Felix Vicenzo Sitio; Fariz Chalik Lubis; Arjun Ramadhan Chaniago
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/h4mdp773

Abstract

Pembunuhan ibu kandung oleh anak menimbulkan persoalan hukum yang khas karena bersinggungan dengan batas pertanggungjawaban anak, pemberat pidana, dan keadilan bagi keluarga korban. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan ibu kandung menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menilai tindakan perawatan dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan, literatur ilmiah, dan pemberitaan media karena salinan putusan tidak diperoleh. Hasilnya, anak berusia 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana, sehingga pemberat Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional tidak mengubah jenis sanksinya. Karena perbuatan terjadi pada 10 Desember 2025, sebelum KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, penerapan pasal tersebut harus diuji melalui Pasal 3, Pasal 618, dan asas ketentuan yang lebih menguntungkan. Tindakan perawatan lima bulan secara normatif sejalan dengan perlindungan anak, tetapi mutu pelaksanaannya dan pemenuhan kebutuhan keluarga korban belum dapat dipastikan tanpa salinan putusan.
PERAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Johan Alfred Saredes Silalahi; Anisa Aprisia; Indah Shasqyah Damanik; Dian Fahira Sinaga; Haris Rizqon Fadhilla; Filza Musfirah; Juan Natanael Tarigan
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/trxerp48

Abstract

Pengelolaan Dana Desa mendukung pembangunan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat desa. Besarnya alokasi anggaran memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Penelitian ini menganalisis upaya hukum dalam mencegah dan menindak korupsi Dana Desa, bentuk penyalahgunaan, serta tanggung jawab Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan kajian peraturan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi landasan pengelolaan keuangan desa sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pencegahan mencakup keterbukaan informasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan, pengawasan internal dan eksternal, serta partisipasi masyarakat. Kepala Desa dan perangkat desa bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran sesuai hukum, sedangkan BPD dan masyarakat berperan dalam pengawasan. Kasus Dana Desa Puupi memperlihatkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan anggaran. Efektivitas pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.
Co-Authors Anggi Nabila Br Aritonang Anisa Aprisia Arjun Ramadhan Chaniago Artika Wardani Devia Vinanda Dian Fahira Sinaga Fariz Chalik Lubis Filza Musfirah Galuh Basudewo Haris Rizqon Fadhilla Indah Shasqyah Damanik Jadeski Stamli Pakpahan Juan Felix Vicenzo Sitio Juan Natanael Tarigan Mahsitho Humayroh Nakhila Syafitri Parulian Septiando Sitinjak Rifka Amanda Putri Saragi Saskia Tata Fadhillah Vanesa Mawar Sipahutar Yunita Shintia Putri