Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah sebagai upaya strategis mengatasi masalah gizi, termasuk stunting, yang masih menjadi tantangan nasional maupun daerah dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045. Data Kementerian Kesehatan RI (2022) mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 21,6%, atau sekitar satu dari lima anak Indonesia masih mengalami masalah gizi kronis, sehingga intervensi kebijakan berbasis gizi menjadi mendesak untuk dikaji efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, serta mengevaluasinya dari perspektif Maqashid Syariah, khususnya pada aspek keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Alang-Alang Lebar pada tahun 2026. Data primer dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semi terstruktur terhadap sembilan informan lintas pemangku kepentingan, dan dokumentasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kecamatan Alang-Alang Lebar berjalan secara sistematis melalui lima tahapan perencanaan menu, produksi dan higienitas, distribusi, konsumsi dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi dan telah memenuhi kelima dimensi Maqashid Syariah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal) pada tingkat dharuriyyat. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan operasional berupa kendala logistik dan jarak distribusi, fluktuasi harga bahan baku, sosialisasi pada tahap awal pelaksanaan, serta koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program MBG memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi rumah tangga, dan nilai keagamaan masyarakat, serta merekomendasikan penguatan manajemen logistik, koordinasi lintas lembaga, dan pendataan yang lebih akurat.
Copyrights © 2026