Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan kontemporer meskipun kemiskinan menurun, sehingga penilaian atas distribusi memerlukan prinsip keadilan yang eksplisit. Artikel ini bertujuan membandingkan konsep keadilan ekonomi dalam kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam serta menilai relevansinya terhadap ketimpangan ekonomi kontemporer dengan konteks Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kepustakaan komparatif dan analisis isi tematik terhadap karya teoretis klasik, artikel jurnal, serta data sekunder BPS dan BAZNAS, dengan empat dimensi analisis: landasan normatif, institusi dan mekanisme, dampak, dan kriteria evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak seragam di dalam masing-masing tradisi: kapitalisme berkisar dari keadilan prosedural libertarian hingga keadilan sebagai fairness, sosialisme menekankan kepemilikan sosial dan penghapusan eksploitasi, sedangkan ekonomi Islam memadukan hak milik dengan kewajiban redistributif melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Rasio Gini Indonesia sebesar 0,368 pada Maret 2026 dan tingkat kemiskinan 8,07 persen tidak dapat langsung dibaca sebagai putusan keadilan; relevansi setiap tradisi terletak pada kriteria penilaian dan arah kebijakannya. Penerapan prinsip distribusi Islam di Indonesia memiliki peluang kelembagaan, tetapi terkendala kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, literasi, dan koordinasi lembaga. Penelitian ini tidak menyimpulkan keunggulan satu sistem atas sistem lain.
Copyrights © 2026