Semarang Law Review
Vol. 7 No. 2 (2026): October

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Krandon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: Community Participation in the Formation of Village Regulations in Krandon Village under Law Number 3 of 2024

Muhammad Feri Setiawan (Universitas Semarang)
Sukimin Sukimin (Universitas Semarang)
A. Heru Nuswanto (Universitas Semarang)



Article Info

Publish Date
22 Oct 2026

Abstract

Community participation is a fundamental principle in the formation of Village Regulations, aimed at promoting democratic, transparent, and accountable village governance. However, its implementation in Krandon Village, Guntur Subdistrict, Demak Regency, has not yet been fully optimized, despite being regulated under Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to analyze the implementation of community participation in the formation of Village Regulations and identify the factors that support and hinder its realization. The study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data are collected through interviews and observations, while secondary data are obtained from relevant legislation and literature. The findings indicate that the legal framework provides an adequate basis for community participation. However, its implementation remains constrained by limited public understanding and awareness, insufficient opportunities for participation, and the suboptimal institutional capacity of the Village Consultative Body. Therefore, stronger public outreach, improved institutional capacity, and more inclusive participation mechanisms are needed to ensure that Village Regulations are more representative of community aspirations and responsive to local needs.   Abstrak Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan Peraturan Desa yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, belum sepenuhnya optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang memadai bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terbatasnya ruang partisipasi, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar pembentukan Peraturan Desa dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

slr

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, ...