Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal GeoEkonomi JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal Juridisch
-, Sukimin
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
CELEBRITY ENDORSER (BINTANG IKLAN) SEBAGAI KOMUNIKASI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI OLI FASTRON DI KOTA BALIKPAPAN Abdiannur, Abdiannur; Sukimin, Sukimin
Jurnal GeoEkonomi Vol 10 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.466 KB)

Abstract

Celebrity Endorser (visibility, credibility, attractiveness and power) towards the decision to buy fastron oil in Balikpapan City. The analytical tool used is multiple linear regression. The population in this research is all the use of fastron oil in Balikpapan City and the sample used is 100 respondents using purposive sampling technique. The results showed that the celebrity endorser variables (visibility, credibility, attractiveness, and power) simultaneously associated with Fastron oil purchasing decisions and partial variable visibility had a positive and significant effect, positive and significant credibility, positive and significant attractiveness and positive questionable power and significant to purchasing decisions and power variables are variables that have a dominant influence.    
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS KEADILAN Agus Saiful Abib; B. Rini Heryanti; Sukimin Sukimin
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 10 No. 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2883

Abstract

Kegiatan penanaman modal dimungkinkan terjadi perselisihan antara pemerintah dengan penanam modal asing. Oleh karena itu melalui Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UUPM telah memberikan rambu-rambu dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing. Pasal 32 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penananaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak. Pengaturan tata cara penyelesaian sengketa penanaman modal baik melalui musyawarah mufakat maupun arbitrase internasional diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada para pihak. Penelitian ini mengkaji mengenai keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian sengketa penanaman modal saat ini serta model penyelesaian sengketa penanaman modal asing berbasis keadilan. Hasil penelitian ini menyatakan penyelesaian perselisihan penanaman modal yang melibatkan negara dengan warga negara asing di ICSID tidak adil dan tidak seimbang, karena kedaulatan Indonesia sebagai penerima penanaman modal tersandera oleh sistem hukum global yang bersifat kapitalis liberalis dan individualis dan harusnya perselisihan penanaman modal diselesaikan oleh badan arbitrase ASEAN.
SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA: STUDI PUTUSAN MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tri Mulyani; Albertus Heru Nuswanto; Sukimin Sukimin
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i1.2133

Abstract

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua, berserta implikasinya. Tujuan ini didasari kenyataan bahwa sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan asas Luber-Jurdil, namun jika ada satu daerah yang melaksanakan berbeda dengan daerah lainnya, maka akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu di Provinsi Papua, dengan menggunakan sistem noken, hingga berujung sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan MK No 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem Noken Di Provinsi Papua merujuk pendapat Bagir Manan bahwa dalam setiap putusan, wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpenuhi, salah satunya adalah unsur yuridis, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pemilu dengan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilu dilaksanakan secara Luber-Jurdil. Unsur sosiologis dapat terlihat pada kenyataan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan penghormatan sebagai daerah istemewa dan memberikan legitimasi sistem noken. Secara filosofis tercermin pada saat Mahkamah Konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. Adapun implikasinya bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.
Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila Tri Mulyani; Sukimin Sukimin; Wahyu Satria Wana Putra Wijaya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.5773

Abstract

Penyelesaian perkara tata usaha negara dengan cepat dan damai senada dengan dasar negara Pancasila sangat didambakan para pencari keadilan, sehingga  tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis mendiskripsikan tentang kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dan pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila.  Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dengan analis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dari tiga aspek, pertama, aspek struktur hukum diantaranya subyektivitas hakim dan ketidakmampuan pengacara; kedua, aspek substansi hukum, bahwa prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara saat ini, kurang efektif, sehingga banyak menyebabkan sisa perkara, lamanya waktu penyelesaian sengketa yang berdampak mahalnya biaya perkara yang harus dikeluarkan; ketiga, aspek budaya hukum, yaitu bahwa budaya yang tidak bisa hilang hingga saat ini adalah para pihak yang bersengketa kurang kooperatif dalam memberikan penjelasan dan memberikan alat bukti atau memberikan alat bukti yang tidak berkaitan dengan substansi perkara yang sedang dipersengketakan. Konsep mediasi dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dengan melihat karakteristik sengketa tata usaha negara itu sendiri, melihat obyek sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa dan berpegang pada ajaran perbuatan melawan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila yang tepat adalah setelah acara pemeriksaan pendahuluan
AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA Sukimin Sukimin; Subaidah Ratna Juita
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.463

Abstract

Bawaslu merupakan Lembaga yang berperan dalam strategi pengawalan pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tugas Bawaslu mengatur pelaksanaan, mengupayakan sistem pencegahan (preventif) untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu peningkatan terhadap kedudukan dan  fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilusebelumnya. Kualitas sumber daya manusia masih dirasa kurang sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, merupakan akibat dari adanya ketidak seimbangan antara partisipasi masyarakat di Indonesia.Kata Kunci : Bawaslu, pelanggaran, Pemilu.
DEMOKRATISASI PEMILIHAN KETUA PARTAI POLITIK DI INDONESIA YANG BERINTEGRITAS Sukimin Sukimin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.515

Abstract

                                                 ABSTRAKNegara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasar kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan Pemilihan ketua Partai politik (parpol), melihat letak demokratisasi melalui mekanisme pemilihan ketua dan Konsep demokratisasi dalam pemilihan. Anggaran dasar parpol memuat paling sedikit: kepengurusan parpol salah satunya dalam memilih ketua, sistem demokrasi mengharuskan semua parpol untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Partai politik harus ada dalam sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Tujuan jangka panjang agar parpol dapat mencerminkan struktur rekahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Struktur rekahan masyarakat tertentu sudah umum dikenal di masyarakat Eropa dan sampai sekarang tetap memainkan peran dalam pembentukan kehendak politik. Konflik-konflik tersebut bisa saja tumpang tindih sehingga satu pihak yang sama mewakili kepentingan pihak yang lain.Kata Kunci : berintegritas ,demokrasi ,partai politik.
Examining the Model of Criminal Responsibility for Corporations Perpetrating Environmental Crimes Muhammad Iftar Aryaputra; Subaidah Ratna Juita; Sukimin Sukimin; Dewi Tuti Muryati; Rahmi Dwi Sutanti; Uche Nnawulezi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v8i1.185-203

Abstract

Environmental crimes are predominantly the responsibility of individuals. However, corporations may also commit environmental offences, given their dependence on natural resources and the waste generated through production processes. This research project aims to analyse the formulation of corporate criminal liability provisions, as well as the patterns of corporate criminal accountability reflected in judicial decisions concerning environmental crimes. The research method is normative legal research using secondary data as the primary source, analysed qualitatively and descriptively. The results indicate that there is no uniform pattern of corporate criminal liability regulation in the environmental sector. Only two laws provide comprehensive regulatory frameworks: Law Number 5 of 1990, as amended by Law Number 32 of 2024, and Law Number 18 of 2013. Meanwhile, court decisions regarding corporate perpetrators of environmental crimes continue to be dominated by the criminalisation of individuals. Interestingly, over the past five years, court decisions in the environmental sector have increasingly criminalised corporations. This finding confirms that the current legal framework recognises corporations as perpetrators of criminal offences in the environmental sector.
Optimalisasi Pemahaman Siswa SMAN 11 Semarang terhadap Aspek Hukum Peredaran Konten Pornografi di Kalangan Pelajar Muhammad Iftar Aryaputra; Dian Septiandani; Sukimin Sukimin; Dharu Triasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 6 (2026): Agustus
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i6.4947

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 11 Semarang mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, membangun kesadaran hukum, serta mendorong penggunaan media digital yang bertanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Sebelum ceramah, peserta mengisi kuesioner sebagai pre-test. Setelah ceramah, peserta kembali diberikan kuesioner yang sama sebagai post-test. 83 dari 94 siswa mengisi kuesioner baik pre maupun post-test. Berdasarkan hasil kuesioner pre dan post-tes, terdapat peningkatan pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman peserta didik terkait aspek hukum pornografi di Indonesia meningkat dari 52,4% menjadi 91,56%, sedangkan pengetahuan mengenai sanksi hukum dari penyebaran konten pornografi meningkat dari 62,7% menjadi 98,79%. Dari hasil evaluasi berbasis data hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif guna meningkatkan literasi dan kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Muhamad Chabib Faturrohman; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Sukimin Sukimin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6763

Abstract

The purpose of this writing is to review and know the supervisory function of the DPRD, to determine the answer and problem solving to obstacles or obstacles in the supervision of the DPRD, in the implementation of regional regulations and mayoral regulations in the city of Semarang. Functions, duties, authority of the DPRD of Semarang city play less optimally or less maximally carry out the function of supervision on the implementation of local regulations and mayoral regulations. So that the supervisory function carried out by the DPRD has not been or is not felt by the community which raises the assumption that dprd supervision is less effective and not in accordance with the expectations of the community. The results showed that there is still weak supervision by the DPRD, against local regulations or mayoral regulations, indicated there are still local regulations or regulations that conflict with the regulations above, Then the constraints in the supervisory function of the number of members of the Semarang city DPRD have not understood the supervisory function of the implementation of regional regulations and mayoral regulations due to their educational background and still attach importance to political groups or parties. Maximize or improve in carrying out the supervisory function of the Semarang city DPRD against local regulations and mayoral regulations, in accordance with Law number 23 of 2014 concerning local government. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi pengawasan DPRD, untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala atau hambatan dalam pengawasan DPRD, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Semarang.Fungsi, tugas, wewenang DPRD kota Semarang kurang berperan secara optimal atau kurang maksimal mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota. Sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum atau tidak dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih Lemahnya pengawasan oleh DPRD, terhadap peraturan daerah atau peraturan walikota, diindikasi masih ada peraturan daerah atau perwal yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, Kemudian kendala dalam fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD kota Semarang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dikarenakan oleh latar belakang Pendidikan dan masih mementingkang kelompok atau partai politik. Maksimalkan atau tingkatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD kota Semarang terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Sukimin Sukimin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2284

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan dan persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 . Pemilu merupakan sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena sebagai perwujudan nyata terdapatnya demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara berkala merupakan keharusan sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas legimitasi dan kredibelitas bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Penelitian ini   diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam  penyelenggaraan Pemilu agar tidak bertentangan   dengan Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskripftif analistis, dan metode pengumpulan data analisis kualitatif. Hasil penelitian   menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak bersamaan Pemilihan Legislatif dimaksudkan agar penyelenggaranya lebih  efesiensi dan efektif dengan tujuan akan memperkuat sistem presidensial yang dibangun berdasarkan konstitusi, terciptanya checks and balances antara DPR dan presiden. Pemilu serentak hakekatnya tidak bertentangan dengan konstitusi karena dalam konstitusi menyatakan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Kemudian terkait Persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ambang batas pencalonan (presidential threshold)  hal ini bertolak belakang dengan konstitusi, dimana Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya Pemilu. Dengan adanya ambang batas tersebut otomatis tidak seluruh partai politik terutama partai politik baru tidak dapat mengajukan calon padahal yang bersangkutan sebagai partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu.
Co-Authors A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto A.Heru Nuswanto Abdiannur, Abdiannur Abib, Agus Saiful Aldino Hadada Azizi Amri P Sihotang Ani Triwati B. Rini Heryanti Bayu Indra Permana Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dharu Triasih Dharu Triasih Heni Tri Susilowati Heri Kiswanto Ikbal Sadam Tri Utomo Irkham Saputra Izzudin Arsalan Junaidi, Muhammad Muhamad Chabib Faturrohman Muhammad Iftar Aryaputra Muhammad Junaidi Nur Ekowati Nuswanto, A. Heru Rahmi Dwi Sutanti Ridzky Wahyu Nugroho Rini Anggreani Septiandani, Dian Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Supriyadi - Tri Mulyani Uche Nnawulezi Wahyu Satria Wana Putra Wijaya