Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

CELEBRITY ENDORSER (BINTANG IKLAN) SEBAGAI KOMUNIKASI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI OLI FASTRON DI KOTA BALIKPAPAN Abdiannur, Abdiannur; Sukimin, Sukimin
Jurnal GeoEkonomi Vol 10 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.466 KB)

Abstract

Celebrity Endorser (visibility, credibility, attractiveness and power) towards the decision to buy fastron oil in Balikpapan City. The analytical tool used is multiple linear regression. The population in this research is all the use of fastron oil in Balikpapan City and the sample used is 100 respondents using purposive sampling technique. The results showed that the celebrity endorser variables (visibility, credibility, attractiveness, and power) simultaneously associated with Fastron oil purchasing decisions and partial variable visibility had a positive and significant effect, positive and significant credibility, positive and significant attractiveness and positive questionable power and significant to purchasing decisions and power variables are variables that have a dominant influence.    
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS KEADILAN Agus Saiful Abib; B. Rini Heryanti; Sukimin Sukimin
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 10 No. 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2883

Abstract

Kegiatan penanaman modal dimungkinkan terjadi perselisihan antara pemerintah dengan penanam modal asing. Oleh karena itu melalui Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UUPM telah memberikan rambu-rambu dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing. Pasal 32 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penananaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak. Pengaturan tata cara penyelesaian sengketa penanaman modal baik melalui musyawarah mufakat maupun arbitrase internasional diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada para pihak. Penelitian ini mengkaji mengenai keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian sengketa penanaman modal saat ini serta model penyelesaian sengketa penanaman modal asing berbasis keadilan. Hasil penelitian ini menyatakan penyelesaian perselisihan penanaman modal yang melibatkan negara dengan warga negara asing di ICSID tidak adil dan tidak seimbang, karena kedaulatan Indonesia sebagai penerima penanaman modal tersandera oleh sistem hukum global yang bersifat kapitalis liberalis dan individualis dan harusnya perselisihan penanaman modal diselesaikan oleh badan arbitrase ASEAN.
SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA: STUDI PUTUSAN MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tri Mulyani; Albertus Heru Nuswanto; Sukimin Sukimin
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i1.2133

Abstract

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua, berserta implikasinya. Tujuan ini didasari kenyataan bahwa sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan asas Luber-Jurdil, namun jika ada satu daerah yang melaksanakan berbeda dengan daerah lainnya, maka akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu di Provinsi Papua, dengan menggunakan sistem noken, hingga berujung sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan MK No 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem Noken Di Provinsi Papua merujuk pendapat Bagir Manan bahwa dalam setiap putusan, wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpenuhi, salah satunya adalah unsur yuridis, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pemilu dengan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilu dilaksanakan secara Luber-Jurdil. Unsur sosiologis dapat terlihat pada kenyataan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan penghormatan sebagai daerah istemewa dan memberikan legitimasi sistem noken. Secara filosofis tercermin pada saat Mahkamah Konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. Adapun implikasinya bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.
Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila Tri Mulyani; Sukimin Sukimin; Wahyu Satria Wana Putra Wijaya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.5773

Abstract

Penyelesaian perkara tata usaha negara dengan cepat dan damai senada dengan dasar negara Pancasila sangat didambakan para pencari keadilan, sehingga  tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis mendiskripsikan tentang kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dan pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila.  Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dengan analis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dari tiga aspek, pertama, aspek struktur hukum diantaranya subyektivitas hakim dan ketidakmampuan pengacara; kedua, aspek substansi hukum, bahwa prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara saat ini, kurang efektif, sehingga banyak menyebabkan sisa perkara, lamanya waktu penyelesaian sengketa yang berdampak mahalnya biaya perkara yang harus dikeluarkan; ketiga, aspek budaya hukum, yaitu bahwa budaya yang tidak bisa hilang hingga saat ini adalah para pihak yang bersengketa kurang kooperatif dalam memberikan penjelasan dan memberikan alat bukti atau memberikan alat bukti yang tidak berkaitan dengan substansi perkara yang sedang dipersengketakan. Konsep mediasi dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dengan melihat karakteristik sengketa tata usaha negara itu sendiri, melihat obyek sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa dan berpegang pada ajaran perbuatan melawan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila yang tepat adalah setelah acara pemeriksaan pendahuluan
AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA Sukimin Sukimin; Subaidah Ratna Juita
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.463

Abstract

Bawaslu merupakan Lembaga yang berperan dalam strategi pengawalan pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tugas Bawaslu mengatur pelaksanaan, mengupayakan sistem pencegahan (preventif) untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu peningkatan terhadap kedudukan dan  fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilusebelumnya. Kualitas sumber daya manusia masih dirasa kurang sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, merupakan akibat dari adanya ketidak seimbangan antara partisipasi masyarakat di Indonesia.Kata Kunci : Bawaslu, pelanggaran, Pemilu.
DEMOKRATISASI PEMILIHAN KETUA PARTAI POLITIK DI INDONESIA YANG BERINTEGRITAS Sukimin Sukimin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.515

Abstract

                                                 ABSTRAKNegara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasar kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan Pemilihan ketua Partai politik (parpol), melihat letak demokratisasi melalui mekanisme pemilihan ketua dan Konsep demokratisasi dalam pemilihan. Anggaran dasar parpol memuat paling sedikit: kepengurusan parpol salah satunya dalam memilih ketua, sistem demokrasi mengharuskan semua parpol untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Partai politik harus ada dalam sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Tujuan jangka panjang agar parpol dapat mencerminkan struktur rekahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Struktur rekahan masyarakat tertentu sudah umum dikenal di masyarakat Eropa dan sampai sekarang tetap memainkan peran dalam pembentukan kehendak politik. Konflik-konflik tersebut bisa saja tumpang tindih sehingga satu pihak yang sama mewakili kepentingan pihak yang lain.Kata Kunci : berintegritas ,demokrasi ,partai politik.
Examining the Model of Criminal Responsibility for Corporations Perpetrating Environmental Crimes Muhammad Iftar Aryaputra; Subaidah Ratna Juita; Sukimin Sukimin; Dewi Tuti Muryati; Rahmi Dwi Sutanti; Uche Nnawulezi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v8i1.185-203

Abstract

Environmental crimes are predominantly the responsibility of individuals. However, corporations may also commit environmental offences, given their dependence on natural resources and the waste generated through production processes. This research project aims to analyse the formulation of corporate criminal liability provisions, as well as the patterns of corporate criminal accountability reflected in judicial decisions concerning environmental crimes. The research method is normative legal research using secondary data as the primary source, analysed qualitatively and descriptively. The results indicate that there is no uniform pattern of corporate criminal liability regulation in the environmental sector. Only two laws provide comprehensive regulatory frameworks: Law Number 5 of 1990, as amended by Law Number 32 of 2024, and Law Number 18 of 2013. Meanwhile, court decisions regarding corporate perpetrators of environmental crimes continue to be dominated by the criminalisation of individuals. Interestingly, over the past five years, court decisions in the environmental sector have increasingly criminalised corporations. This finding confirms that the current legal framework recognises corporations as perpetrators of criminal offences in the environmental sector.
Judicial Considerations of the Kota Bharu High Court of Malaysia in Acquitting an Indonesian Migrant Worker’s Death Penalty Wafda vivid izziyana; Sukimin; Endah Puji Astuti; Eva Dwi
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 2, December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i2.6506

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to provide an in-depth analysis of the judges' considerations in case number HC-42KB-7-04/2014 at the High Court of Kota Bharu, Malaysia. This paper specifically aims to explore the philosophical, historical, psychological, and sociological aspects that influenced the decision to release an Indonesian migrant worker from a death penalty charge. The considerations of Malaysian judges were guided by the applicable law, facts of the case, principles of justice, legal precedents; social considerations and due process of law. Methodology: This was socio-legal research with a comparative legal approach that examined how the law functions and is applied in society, taking into account the social, cultural and economic contexts that influence it. Results: The analysis of the judges' reasoning in Wilfrida Soik's case (HC-42KB-7-04/2014) by the Kota Bharu High Court highlights the importance of a holistic approach to law enforcement. The court emphasized substantive justice by integrating written law with the human condition, particularly the mental state of the accused. This decision reflects the influence of the diplomatic relations between Indonesia and Malaysia, respect for sovereignty, and international conventions. Psychologically, the defendant's mental state was disturbed, showcasing the justice system's attention to individual well-being. Sociologically, the judgment underscored the interplay of social and cultural factors, promoting rehabilitation alongside punishment. This multidimensional approach reinforces fairness and social justice in legal decisions. Applications of this study: The results of this research may inspire judicial institutions to make decisions based on considerations of inconsistency of evidence; lack of murderous intent; humanitarian consideration; criminal policy; and parole consideration. This is because many factors must be considered when making a decision, especially in the case of a death row. Novelty/Originality of this study: The analysis of Wilfrida Soik's case underscores a holistic approach to law enforcement, emphasizing substantive justice, mental health, and sociocultural factors. This novel research reveals how these considerations led to the decision to spare the accused from the death penalty, highlighting fairness and social justice. Keywords: Judicial considerations, Indonesian migrant workers, death penalty.   ABSTRAK  Tujuan penelitian: Makalah ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang pertimbangan hakim dalam perkara nomor HC-42KB-7-04/2014 di Pengadilan Tinggi Kota Bharu, Malaysia. Makalah ini secara khusus bertujuan untuk mengeksplorasi aspek filosofis, historis, psikologis, dan sosiologis yang memengaruhi keputusan untuk membebaskan seorang pekerja migran Indonesia dari dakwaan hukuman mati. Pertimbangan hakim Malaysia dipandu oleh hukum yang berlaku, fakta-fakta kasus, prinsip-prinsip keadilan, preseden hukum; pertimbangan sosial dan proses hukum yang wajar. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian sosio-hukum dengan pendekatan hukum komparatif yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhinya. Hasil: Analisis penalaran hakim dalam perkara Wilfrida Soik (HC-42KB-7-04/2014) oleh Pengadilan Tinggi Kota Bharu menyoroti pentingnya pendekatan holistik terhadap penegakan hukum. Pengadilan menekankan keadilan substantif dengan memadukan hukum tertulis dengan kondisi manusia, khususnya kondisi mental terdakwa. Putusan ini mencerminkan pengaruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, penghormatan terhadap kedaulatan, dan konvensi internasional. Secara psikologis, kondisi mental terdakwa terganggu, yang menunjukkan perhatian sistem peradilan terhadap kesejahteraan individu. Secara sosiologis, putusan tersebut menggarisbawahi interaksi faktor sosial dan budaya, yang mendorong rehabilitasi di samping hukuman. Pendekatan multidimensi ini memperkuat keadilan dan keadilan sosial dalam keputusan hukum.   Aplikasi penelitian ini: Hasil penelitian ini dapat menginspirasi lembaga peradilan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan ketidakkonsistenan bukti; kurangnya niat membunuh; pertimbangan kemanusiaan; kebijakan kriminal; dan pertimbangan pembebasan bersyarat. Hal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan, terutama dalam kasus hukuman mati.   Kebaruan/Keaslian penelitian ini: Analisis kasus Wilfrida Soik menggarisbawahi pendekatan holistik terhadap penegakan hukum, yang menekankan keadilan substantif, kesehatan mental, dan faktor sosial budaya. Penelitian baru ini mengungkap bagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut berujung pada keputusan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman mati, dengan menonjolkan keadilan dan keadilan sosial.  Kata kunci: Pertimbangan hukum, pekerja migran Indonesia, hukuman mati.
Legal Protection Of Customers Personal Data In Bank Financial Institutions Dhian Indah Astanti; Heru - Nuswanto; Sukimin - Sukimin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4013

Abstract

Since the legal connection between consumers and banks is one built on trust, legal protection for customers is crucial given that banks are financial entities whose operation cannot be divorced from the role of customers. Every individual has personal data, which is something that is intrinsic to them and has to be secured since everyone has the right to privacy, which is guaranteed by the Republic of Indonesia's 1945 Constitution and is a fundamental citizen right. The goal of this study is to identify the legal safeguards for the confidentiality of consumer information held by Bank Financial Institutions, as well as the legal actions that consumers may take in the event that their privacy is violated. This study employs a normative juridical research design, combining an analytical, historical, and legislative approach. The data type for the research specifications is secondary data, obtained through document/library research (Library Research), and the research standards call for analytical descriptive data. The research's data is organized logically and methodically, examined using qualitative analytic techniques, and then presented in a qualitative report. The study's findings indicate that state people have a constitutional right to privacy, which is the cornerstone of the legal protection of personal data. Both government control and self-regulation can be used to legally secure the personal data of customers. As of now, personal data is not legally based in any of Indonesia's laws or regulations. As a result, Indonesia lacks standards for the legal protection of personal data, making it unable to provide its residents with the best possible protection.  
Optimalisasi Pemahaman Siswa SMAN 11 Semarang terhadap Aspek Hukum Peredaran Konten Pornografi di Kalangan Pelajar Muhammad Iftar Aryaputra; Dian Septiandani; Sukimin Sukimin; Dharu Triasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 6 (2026): Agustus
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i6.4947

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 11 Semarang mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, membangun kesadaran hukum, serta mendorong penggunaan media digital yang bertanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Sebelum ceramah, peserta mengisi kuesioner sebagai pre-test. Setelah ceramah, peserta kembali diberikan kuesioner yang sama sebagai post-test. 83 dari 94 siswa mengisi kuesioner baik pre maupun post-test. Berdasarkan hasil kuesioner pre dan post-tes, terdapat peningkatan pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman peserta didik terkait aspek hukum pornografi di Indonesia meningkat dari 52,4% menjadi 91,56%, sedangkan pengetahuan mengenai sanksi hukum dari penyebaran konten pornografi meningkat dari 62,7% menjadi 98,79%. Dari hasil evaluasi berbasis data hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif guna meningkatkan literasi dan kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan