<![CDATA[Anak yang berkonflik dengan hukum menempati kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana karena masih berada dalam masa tumbuh kembang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan keadilan restoratif dan membuka penerapan double track system yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan setara. Namun, praktik di Pengadilan Negeri Palu Kelas IA memperlihatkan dominasi pidana penjara sehingga muncul kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan double track system terhadap anak dalam perspektif keadilan restoratif, kendala yang dihadapi, serta solusi optimalisasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis; data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, data sekunder melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan double track system baru berjalan pada tataran prosedural dan belum substansial. Dari 46 perkara anak selama 2023 sampai 2025, sebanyak 40 perkara (86,96%) dijatuhi pidana penjara dan hanya 4 perkara dikenai sanksi tindakan. Hambatannya bersifat struktural dan kultural, meliputi lemahnya peran keluarga, keterbatasan sumber daya Balai Pemasyarakatan dan sarana rehabilitasi, belum optimalnya diversi, serta kuatnya paradigma retributif. Optimalisasi menuntut pembenahan menyeluruh agar keseimbangan dua jalur sanksi dan keadilan restoratif bagi anak benar-benar terwujud. Kata Kunci: Double Track System, Keadilan Restoratif, Sanksi Tindakan, Sistem Peradilan Pidana Anak]]>
Copyrights © 2026
