Garuda - Garba Rujukan Digital

APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC Syachdin, Syachdin
Tadulako Law Review Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The focus of this study is the existence of legal principles applicable to the child ultimum remedium the doers. The issues concerning the application of the principle of ultimum How remedium against children as perpetrators Crime Narcotics. Studies conducted an empirical study aims to determine the juridical form of the application of the principle of ultimum remedium in narcotic crime committed by a child. Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System and Law Number 35 Year 2009 on Narcotics have to give freedom to the judge to apply the principle of ultimum remedium. However, the application of the principle of ultimum remedium still needs to be studied more in practice. Lack of innovation sanctions given by the judge against children as a criminal narcotics makes imprisonment remains a potent drug (by judges) in the system of juvenile justice, so that the principle of ultimum remedium that should be mandated by an Act of Justice System Child and the Law on Narcotics only limited without a popular mandate fulfilled.

PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI KOTA PALU (STUDI KASUS DI IMIGRASI KLAS I PALU) SINAGA, LIANORA; JUBAIR, JUBAIR; SYACHDIN, SYACHDIN
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan untuk mengunjungi Indonesia. Pada dewasa ini khususnya di kota Palu pada tahun 2014 sampai dengan 2016, telah terjadi pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan orang asing berhubungan dengan Izin tinggal berupa penyalahgunaan visa kunjungan dan Melebihi batas waktu Izin tinggal (overstay).Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal orang asing di kota palu ditempuh dengan tindakan administratif yaitu deportasi dan cekal. Kendala yang dihadapi oleh petugas Imigrasi terdiri atas dua bagian yaitu Kendala internal yang meliputi tidak tersedianya PPNS di kantor Imigrasi, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan Kendala Eksternal yang meliputi kurangnya Fasilitas penunjang kerja aparat petugas Imigrasi seperti Pendanaan Operasional pengawasan orang asing dan Pendanaan Operasional Penyidikan dan Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di wilayahnya.

The Implementation of Inclusion in Corruption Case Handling Syachdin Syachdin
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v12no1.1239

The formulation of problem in the implementation of inclusion in handling corruption case has reflected the legal objectives which are legal certainty, justice, and expediency, and inconsistency in implementing the inclusion in handling corruption case, the purpose of the research is To find out and analyze the application of inclusion in handling corruption case has reflected the legal purposes which are legal certainty, justice and expediency and To find out and analyze the inconsistency in applying of inclusion in handling of corruption case, using empirical research method which resulted that there is indication that the implementation of inclusion is not yet implemented which causing inconsistency of law enforcement officer, i.e., Police, Attorney in applying the article of inclusion in handling of case corruption and inconsistency in the application of inclusion in corruption cases causes the occurrence of discrimination in the process of law enforcement, so that does not reflect the legal purpose of legal certainty. It is recommended that to create legal objectives, law enforcement officers must be consistent in applying the articles of inclusion in the handling of corruption cases and to achieve legal certainty should investigators, and prosecutors apply the juridical participation in corruption cases. Keywords: Implementation, Inclusion, Corruption Case

Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Syachdin .; Joko Jumadi
Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Masa penahanan anak dalam tahapan penyidikan dengan perpanjangan maksimal adalah 15 hari, sementara penahanan untuk anak dalam tahapan penuntutan adalah 10 hari, artinya masa dimana bisa diajukan praperadilan adalah total 25 hari dari mulai dilakukan penahanan. Melihat persesuaian antara waktu dapat diajukannya parperadilan dalam UU SPPA, dilihat dari masa penahanan, dengan fakta empiris waktu acara praperadilan, maka bisa dipastikan akan terjadi kendala serius dalam pengajuan praperadilan dalam kasus-kasus anak. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa dengan menelisik proses pengajuan permohonan praperadilan, keberadaan advokat rupanya berpengaruh besar pada penggunaan mekanisme praperadilan. Situasi ini dapat dilihat dalam komposisi pengajuan permohonan praperadilan antara yang diwakili advokat dengan yang tidak. kedudukan lembaga praperadilan dengan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis memiliki kedudukan hukum umum karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA mengenai lembaga praperadilan, maka hubungan antara SPPA dengan KUHAP merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari KUHAP. Dalam mengadili perkara anak penggunaan pengaturan Undang Undang SPPA didahulukan dari pengaturan yang diatur dalam KUHAP. Namun jika tidak diatur di dalam Undang Undang SPPA, baru digunakan pengaturan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan ketentuan hukum umumnya. Jadi, Lembaga Praperadilan berlaku juga pada proses penyelesaian perkara tindak pidana anak karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA.

Implementation of Human Rights Principles on the Premeditated Murder: The Case of Banggai Islands Ismail Ismail; Hamdan Hamdan; Syachdin Syachdin
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2023): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i1.12110

One of the tasks of the police in the law enforcement process is to investigate and investigate criminal acts. However, this series of police actions is very vulnerable to violations of human rights principles, not least in the case of premeditated murder that occurred in the Banggai Islands. This research is socio-juridical research with a descriptive-qualitative approach. The purpose of this research is to examine the implementation of human rights principles in uncovering premeditated murder by the Banggai Islands Police and to analyze the obstacles in applying human rights principles in investigations. Based on the results of the research, it can be seen that the application of human rights principles in uncovering premeditated murder by the Banggai Islands Police in the investigation has been carried out based on statutory regulations. However, the implementation of human rights principles has not been carried out optimally by police personnel, especially in the juridical rights of suspects. On the other hand, the obstacle to applying human rights principles in the investigation is the low legal awareness. It is recommended that severe intentions are needed to carry out good law enforcement, and it is necessary to improve the moral quality and resources of the Police apparatus

Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ., Syachdin; Jumadi, Joko
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.155

Masa penahanan anak dalam tahapan penyidikan dengan perpanjangan maksimal adalah 15 hari, sementara penahanan untuk anak dalam tahapan penuntutan adalah 10 hari, artinya masa dimana bisa diajukan praperadilan adalah total 25 hari dari mulai dilakukan penahanan. Melihat persesuaian antara waktu dapat diajukannya parperadilan dalam UU SPPA, dilihat dari masa penahanan, dengan fakta empiris waktu acara praperadilan, maka bisa dipastikan akan terjadi kendala serius dalam pengajuan praperadilan dalam kasus-kasus anak. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa dengan menelisik proses pengajuan permohonan praperadilan, keberadaan advokat rupanya berpengaruh besar pada penggunaan mekanisme praperadilan. Situasi ini dapat dilihat dalam komposisi pengajuan permohonan praperadilan antara yang diwakili advokat dengan yang tidak. kedudukan lembaga praperadilan dengan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis memiliki kedudukan hukum umum karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA mengenai lembaga praperadilan, maka hubungan antara SPPA dengan KUHAP merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari KUHAP. Dalam mengadili perkara anak penggunaan pengaturan Undang Undang SPPA didahulukan dari pengaturan yang diatur dalam KUHAP. Namun jika tidak diatur di dalam Undang Undang SPPA, baru digunakan pengaturan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan ketentuan hukum umumnya. Jadi, Lembaga Praperadilan berlaku juga pada proses penyelesaian perkara tindak pidana anak karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN (Studi Pada Kepolisian Resor Banggai) Mamu Pati, Herman Yoseph; Jubair; Syachdin
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 8 No 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Although there have been limitations set forth in the national Criminal Procedure Code which have been adapted to the conditions or legal life of Indonesia, the Criminal Procedure Code itself is not free from shortcomings. The shortcomings contained in the Criminal Procedure Code have caused many new problems, including in terms of detention, namely the granting of a suspension of detention and the refusal to grant a suspension of detention, even though in statutory provisions it is the right of a suspect or defendant in every level of a criminal case. The problem that will be described in this study is how the implementation of the suspension of detention for suspects at the Banggai Resort Police and what are the reasons and constraints for granting a suspension of detention at the Banggai Resort Police. The purpose of the study was to determine and analyze the implementation of the suspension of detention of suspects at the Banggai Resort Police. To find out and analyze the practice of reasons and obstacles in granting a suspension of detention at the Banggai Resort Police. By using empirical juridical method. The implementation of the suspension of detention at the Banggai Resort Police has been carried out in accordance with the legislation (KUHAP) but has not been maximized as there are still some cases that should be given a detention suspension but are not granted and the obstacles faced by the Banggai Resort police in terms of suspension of detention include not getting permission from Even though the leadership is in accordance with the conditions for the suspension of detention in cases classified as severe, namely (Street Crime), many suspects who apply for a suspension of detention are recidivist perpetrators so that it is feared that the person concerned will repeat the crime, that there is attention from the police leadership at the regional police and headquarters related cases. street crime (street crime), drugs, stealing, stealing and maltreatment which are very disturbing to the public regarding the murder case, the request for suspension is not granted because it is to prevent new problems such as revenge from the victim's family from arising. trigger new criminal acts

Reconstruction of The Restitution Concept In Handling Corruption Cases Stenly Christian Tania; Sulbadana Sulbadana; Syachdin Syachdin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4875

This research focuses on the reconstruction of the concept of restitution in handling corruption cases. restitution sanction is one of the sanctions that only exists in corruption crimes. this sanction has special characteristics in accordance with the spirit of eradicating corruption crimes, namely restoring state losses. the issues raised in this research are about the portrait of the construction of additional criminal sanctions for restitution payments in the Anti- Corruption law and the analysis of the reformulation of criminal sanctions for restitution payments in the Anti-Corruption law as criminal law reform. this research uses the normative legal research method of jurisprudence, with a qualitative approach to concepts, statutes and doctrines. The conclusion of the research is that the imposition of restitution payments in the eradication of corruption as stipulated in Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption is a means that can be applied to realize recovery efforts or recovery of state finances caused by criminal acts of corruption, The payment of restitution is imposed on the perpetrator of the crime of corruption in the amount of property obtained from the crime of corruption and the amount of property that has been transferred by the perpetrator to another party where the other party is not prosecuted and does not commit an illegal act of criminal law must still be sanctioned by restitution and the sanctioning of the perpetrator of the crime of corruption must use the classification of the perpetrator in the category of the position being held. In addition, the indictment against the crime of corruption must be accompanied by the formulation of a request for restitution sanctions against the perpetrators of corruption.

Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform: Integrasi Nilai Lokal dan Universal dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Abdul Wahid; Amiruddin Hanafi; Syachdin Syachdin
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.11335

General Background: The reform of Indonesia’s criminal law has culminated in the enactment of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, which introduces a new Criminal Code (KUHP) reflective of both domestic values and international principles. Specific Background: Indonesia’s previous criminal legislation, a legacy of Dutch colonial law, often failed to accommodate the nation’s socio-cultural diversity and evolving legal landscape. Knowledge Gap: Despite its significance, limited scholarly analysis has been conducted on how the new KUHP integrates local customary norms with universal legal principles. Aims: This study aims to analyze the integration of local and universal values within the new KUHP and assess their implications for Indonesia’s legal identity and justice system. Results: The findings reveal that the KUHP explicitly accommodates indigenous norms within its judicial framework, enabling more substantive justice. It also strengthens Indonesia’s legal stance globally by upholding universal principles such as legality and territoriality. Novelty: The research highlights the dual harmonization of normative systems—customary and international—in a unified penal code, a distinctive move in contemporary legal reform. Implications: This integration fosters a more inclusive and culturally responsive legal system, reinforcing Indonesia’s sovereign legal identity while aligning with international legal standards. Highlights: Reflects synergy between indigenous norms and international legal standards. Enhances legal relevance to Indonesian cultural context. Strengthens Indonesia’s role in transnational legal frameworks. Keywords: Criminal Law Reform, Indonesian Legal System, Local Values, Universal Principles, KUHP 2023

The Permits as an Integration Mechanism: Legal Protection Efforts for Land Rights Holders Relating to Mining Permits Surahman Surahman; Nurhayati Mardin; Syachdin Syachdin; Widyatmi Anandy
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4464

This research aims to analyze the position of permits as well as formulate the position of permits as an integration mechanism related to preventive means to minimize disputes and disputes between mining permit holders. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research results confirm that the position of permits as a preventive legal protection effort in society has an orientation to prevent and minimize disputes or disputes between land rights and mining permits. Permits as an integration mechanism for land rights holders relating to mining permits can be carried out by carrying out reformulation in which mining permits are granted by first fulfilling the conditions for resolving various problems between mining permit holders and land right holders. Resolving various problems between mining permit holders and land rights holders is carried out using a comprehensive and holistic approach that not only prioritizes legal approaches, but accommodates political, economic and cultural approaches.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search