Fenomena pengungsi Rohingya menimbulkan krisis kemanusiaan dan tantangan hukum internasional, termasuk bagi Indonesia. Sebagai negara penerima, Indonesia menghadapi kewajiban memberikan perlindungan sesuai prinsip non-refoulement. Meskipun memberikan izin tinggal sementara dan layanan dasar, keterbatasan sumber daya, regulasi nasional yang belum jelas, dan koordinasi lintas sektor memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana Indonesia memenuhi tanggung jawab hukumnya terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan pertanggungjawaban Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya, mengevaluasi implementasi kebijakan nasional, serta menilai kesesuaian langkah-langkah tersebut dengan prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis untuk menganalisis pertanggungjawaban Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya. Data sekunder dari peraturan, literatur, dan laporan UNHCR dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan interpretasi hukum dan sistematika hukum untuk menilai penerapan norma internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi pengungsi Rohingya, terikat prinsip non-refoulement dan hak asasi manusia. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, regulasi nasional yang belum lengkap, dan hambatan sosial, koordinasi dengan UNHCR mencerminkan komitmen awal. Penguatan regulasi, kapasitas nasional, dan integrasi kebijakan internasional diperlukan untuk perlindungan yang efektif dan berkelanjutan
Copyrights © 2026