Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer Iskandar Iskandar; Shinta Azzahra Sudrajat; Ryan Fachryan Lesmana Putra; Hamdan Purnama; Muhammad Rosyid Ridho; Diah Nurafifah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1926

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen baik dari aspek kelebihan maupun kelemahannya. Selain itu, menganalisis sejauh mana teori tersebut relevan dan aplikatif dalam konteks hukum kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative dengan pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam konsep-konsep dasar dari Teori Hukum Murni. Penelitian ini berbasis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa teori yang dirumuskan oleh Hans Kelsen merupakan pondasi yang penting bagi disiplin ilmu, dengan menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang otonom, terlepas dari pengaruh nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Namun, dinamika sosial yang terus berubah, seperti globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan krisis lingkungan, Teori Hukum Murni menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang kaku dan terbatas dalam merespons kompleksitas isu lintas batas. Sementara teori ini tetap penting sebagai landasan yang menjamin obyektivitas hukum, ketidakmampuannya dalam merangkul dinamika sosial menunjukkan bahwa hukum membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Reconstructing Indonesian Drug Abuse Law via Progressive Legal Theory for Substantive Justice Iskandar Iskandar; Hamdani Nugraha; Ryan Fachryan Lesmana Putra; Sarip Hidayat; Diah Nurafifah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.14678

This study aims to reconstruct Indonesia’s legal framework for drug abuse through Satjipto Rahardjo’s progressive legal theory to strengthen recovery, human dignity, and substantive justice. The persistent dominance of punitive responses, despite the rehabilitation-oriented framework under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, reveals a gap between normative provisions and their implementation, particularly in distinguishing drug abusers from illicit traffickers and integrating criminal justice with health-based interventions. This study employs a descriptive-analytical normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed through systematic, teleological, and futuristic interpretation to identify normative inconsistencies and formulate a future-oriented legal reconstruction. The findings demonstrate that a progressive-integrative model should be built upon five interconnected dimensions: reorientation of the legal status of drug abusers, integration of criminal justice and health systems, strengthening of diversion and restorative justice, reformulation of rehabilitation institutions, and transformation of legal culture. The novelty of this study lies in integrating these five dimensions into a unified reconstruction model that positions the Integrated Assessment Team as a gatekeeper for determining penal or rehabilitative pathways through multidisciplinary legal, medical, psychological, and social assessment. The model provides a conceptual basis for reformulating narcotics provisions, establishing accountable rehabilitation standards, improving interinstitutional coordination, and advancing a recovery-oriented framework of substantive justice.

RAPUHNYA AKUNTABILITAS POLISI DALAM PENETAPAN TERSANGKA DAN ANCAMAN TERHADAP HAK WARGA YANG TAK BERSALAH Iskandar; Diah Nurafifah; Muliawan Ahmadi; Hulman
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/98cs6298

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk rapuhnya akuntabilitas polisi dalam penetapan tersangka menurut hukum acara pidana Indonesia serta mengkaji dampaknya terhadap perlindungan hak warga yang belum terbukti bersalah. Isu ini penting karena penetapan tersangka bukan hanya tindakan administratif dalam penyidikan, melainkan tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat serius terhadap nama baik, kebebasan, kondisi psikologis, ekonomi, dan kepastian hukum seseorang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta peraturan kepolisian mengenai penyidikan dan kode etik Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas polisi dalam penetapan tersangka harus diwujudkan melalui pemenuhan minimal dua alat bukti, prosedur yang sah, gelar perkara, pengawasan internal dan eksternal, serta mekanisme praperadilan. Kebaruan tulisan ini terletak pada analisis penetapan tersangka tidak hanya dari aspek sah atau tidaknya tindakan penyidik, tetapi juga dari sisi pertanggungjawaban hukum, prosedural, etik, kelembagaan, dan perlindungan hak warga negara. Penelitian ini menegaskan bahwa penetapan tersangka yang tidak akuntabel dapat mengganggu asas praduga tidak bersalah, menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan martabat warga, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Kata Kunci: Akuntabilitas Polisi, Penetapan Tersangka, Praperadilan, Praduga Tidak Bersalah, Kepastian Hukum.

RAPUHNYA AKUNTABILITAS POLISI DALAM PENETAPAN TERSANGKA DAN ANCAMAN TERHADAP HAK WARGA YANG TAK BERSALAH Iskandar; Diah Nurafifah; Muliawan Ahmadi; Hulman
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/98cs6298

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk rapuhnya akuntabilitas polisi dalam penetapan tersangka menurut hukum acara pidana Indonesia serta mengkaji dampaknya terhadap perlindungan hak warga yang belum terbukti bersalah. Isu ini penting karena penetapan tersangka bukan hanya tindakan administratif dalam penyidikan, melainkan tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat serius terhadap nama baik, kebebasan, kondisi psikologis, ekonomi, dan kepastian hukum seseorang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta peraturan kepolisian mengenai penyidikan dan kode etik Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas polisi dalam penetapan tersangka harus diwujudkan melalui pemenuhan minimal dua alat bukti, prosedur yang sah, gelar perkara, pengawasan internal dan eksternal, serta mekanisme praperadilan. Kebaruan tulisan ini terletak pada analisis penetapan tersangka tidak hanya dari aspek sah atau tidaknya tindakan penyidik, tetapi juga dari sisi pertanggungjawaban hukum, prosedural, etik, kelembagaan, dan perlindungan hak warga negara. Penelitian ini menegaskan bahwa penetapan tersangka yang tidak akuntabel dapat mengganggu asas praduga tidak bersalah, menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan martabat warga, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Kata Kunci: Akuntabilitas Polisi, Penetapan Tersangka, Praperadilan, Praduga Tidak Bersalah, Kepastian Hukum.

Critical Analysis of Pure Legal Theory in Contemporary Legal Development Iskandar Iskandar; Diah Nurafifah; Intan Permani
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 1 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i1.40543

Abstract: This study aims to examine and analyze the Pure Theory of Law developed by Hans Kelsen, focusing on both its strengths and weaknesses. Additionally, it assesses the extent to which this theory remains relevant and applicable in the context of contemporary law. The research employs a normative method with a conceptual approach to gain an in-depth understanding of the fundamental concepts within the Pure Theory of Law. This study is based on secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature reviews and documentation. Data analysis is conducted using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that Kelsen's theory provides a crucial foundation for the legal discipline, emphasizing that law should be understood as an autonomous normative system, independent of moral, social, and political values. However, in the face of ongoing social dynamics, such as globalization, digital technological advancements, and environmental crises, the Pure Theory of Law faces significant challenges due to its rigid and limited capacity to address the complexity of cross-border issues. While this theory remains vital as a basis for ensuring legal objectivity, its inability to accommodate social dynamics suggests that law requires a more flexible and adaptive approach.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search