<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh konflik kepentingan, kompetensi, dan kompensasi terhadap kepatuhan proses pemilihan penyedia barang/jasa di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Studi terdahulu umumnya menggunakan fraud atau kinerja pengadaan sebagai variabel dependen dengan hasil yang belum konsisten, sehingga kepatuhan pada tahapan pemilihan di tingkat pemerintah kota masih perlu diuji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan compliance theory (Tyler, 1990) sebagai kerangka. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 68 orang. Dari 68 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 65 kuesioner berhasil dikembalikan, dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data, sebanyak 55 responden memenuhi kriteria untuk dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS Statistics 34.0. Instrumen telah diuji validitas dan reliabilitasnya, dan asumsi klasik terpenuhi. Hasil menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpengaruh negatif dan signifikan (β = −0,220; p = 0,039), kompetensi berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,623; p < 0,001), sedangkan kompensasi tidak berpengaruh signifikan (β = 0,001; p = 0,995) terhadap kepatuhan proses pemilihan penyedia. Ketiga variabel secara bersama-sama menjelaskan 43,2% variasi kepatuhan (adjusted R² = 0,432). Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan lebih berkaitan dengan kapasitas dan objektivitas pelaku pengadaan daripada besarnya imbalan. Penelitian ini dibatasi oleh ukuran sampel yang kecil, data persepsi pada satu waktu, dan konteks satu pemerintah kota. ]]>
Copyrights © 2026
