<![CDATA[Artikel ini mengkaji bagaimana sejarah maritim Indonesia memberi landasan bagi hubungan antara kedaulatan, konektivitas logistik, dan pembangunan nasional. Kesenjangan analitis dalam literatur yang dibahas terletak pada perlunya menghubungkan kajian integrasi historis, kewenangan hukum di laut, dan strategi pembangunan ke dalam kerangka tata kelola yang operasional. Penelitian menggunakan tinjauan pustaka naratif dengan korpus 24 rujukan, yaitu 17 rujukan yang dipertahankan dari naskah awal dan tujuh dokumen primer tambahan. Analisis membandingkan tema sejarah, hukum laut, pembangunan, dan keamanan kontemporer dengan membedakan kedaulatan dari hak berdaulat. Sintesis menunjukkan bahwa posisi geografis menjadi keunggulan pembangunan apabila kewenangan hukum diterjemahkan ke dalam pengawasan terkoordinasi, logistik yang andal, dan perlindungan penghidupan pesisir. Pembahasan Laut Natuna Utara, AUKUS dan Quad, serta Alur Laut Kepulauan Indonesia memperlihatkan hubungan tekanan strategis eksternal dengan kapasitas tata kelola domestik. Rekomendasi meliputi pengaturan komando penanganan insiden sesuai kewenangan lembaga, pertukaran informasi maritim, patroli berbasis risiko, serta evaluasi logistik melalui indikator layanan dan distribusi. Rekomendasi tersebut merupakan proposisi konseptual, bukan hasil pengukuran dampak program. Kajian bersifat selektif dan tidak mengklaim cakupan menyeluruh maupun protokol tinjauan sistematis]]>
Copyrights © 2026
