<![CDATA[Tata kelola bencana merupakan isu strategis dalam administrasi dan keuangan publik, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Provinsi Lampung. Belanja publik memegang peranan penting dalam pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, tetapi besarnya anggaran tidak serta-merta menjamin efektivitas pengelolaan tanpa tata kelola yang baik, sinkronisasi anggaran pusat–daerah, dan respons publik yang positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola bencana di Provinsi Lampung dari perspektif sinkronisasi anggaran, respons publik, dan implikasinya terhadap keuangan negara. Pendekatan kualitatif digunakan melalui studi pustaka dan analisis kebijakan terhadap data sekunder dari dokumen regulasi, laporan keuangan pemerintah, laporan penanggulangan bencana, dan publikasi akademik. Data dianalisis secara tematik untuk menilai keselarasan kebijakan belanja bencana dengan prinsip tata kelola yang baik. Temuan menunjukkan bahwa belanja bencana di Provinsi Lampung masih menghadapi ketidakselarasan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah serta kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, yang berkontribusi pada keterlambatan realisasi, inefisiensi belanja, dan persepsi publik yang negatif. Respons publik tidak hanya dipengaruhi besaran anggaran, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan informasi. Penelitian ini mengisi celah dengan mengintegrasikan tata kelola bencana, belanja publik, dan respons publik dalam satu kerangka analisis, serta menawarkan implikasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan keuangan publik.]]>
Copyrights © 2026
