Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah bertransformasi dari sistem yang bersifat reaktif pasif menuju sistem otonom yang dikenal sebagai Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI). Sistem ini mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan mengeksekusi tindakan secara mandiri di dalam sistem elektronik tanpa intervensi langsung secara terus-menerus dari manusia. Kehadiran teknologi otonom ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum (liability) apabila tindakan yang dilakukan oleh Agentic AI menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, mengingat sistem hukum positif saat ini masih berpijak pada subjek hukum tradisional yaitu manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban perdata dan pidana terhadap tindakan otonom Agentic AI dalam sistem elektronik, serta mengkaji kelemahan regulasi hukum positif di Indonesia dalam mengakomodasi pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan otonom. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin hukum pertanggungjawaban konvensional mengalami kekosongan hukum (rechtsleegte) dalam menjerat entitas non-manusia yang memiliki otonomi tindakan. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi hukum melalui adopsi doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), perluasan konsep subjek hukum elektronik (electronic personhood), atau pembebanan tanggung jawab mutlak (strict liability) kepada pengembang (developer), operator (deployer), atau pemilik sistem elektronik.
Copyrights © 2026