Faktor ekonomi menjadi alasan perceraian terbesar kedua di Indonesia, yakni 100.198 dari 399.921 perkara pada 2024, sementara sekitar 77% perceraian berupa cerai gugat. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi dan nafkah yang tidak terpenuhi berubah menjadi putusnya perkawinan di Pengadilan Agama. Ekonomiā tidak tercantum sebagai alasan cerai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pertanyaannya, bagaimana fakta ekonomi diterjemahkan menjadi dalil hukum dan mengapa istri paling sering menggugat. Penelitian hukum empiris berbasis studi dokumen atas statistik BPS 2024, data perkara dan temuan putusan Pengadilan Agama Bandung, Bangil, Medan, Kraksaan, dan Tangerang, serta bahan hukum primer, dianalisis dengan analisis isi direktif. Ekonomi dan perselisihan menyumbang 87,9% perceraian. Di Pengadilan Agama Bandung, rasio perkara ekonomi terhadap perselisihan turun dari 1,45 (2017) menjadi 0,53 (2021), pola yang konsisten dengan mediasi tekanan ekonomi melalui konflik.Ekonomi bekerja sebagai pemicu hulu, sedangkan perselisihan menjadi dalil hukum hilir. Pencegahan memerlukan pembedaan antara ketidakmampuan dan keengganan memberi nafkah serta mediasi yang memuat konseling keuangan.
Copyrights © 2026