<![CDATA[Pada tanggal 3 Januari 2026, Operasi Absolute Resolve terhadap presiden Venezuela menggambarkan bagaimana Operasi Tingkat Tinggi atau High-level Operation dimanfaatkan untuk melemahkan pusat gravitasi atau center of gravity suatu negara. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan signifikan, yaitu: mekanisme penegakan hukum internasional dan negara-negara dengan kapasitas pencegahan atau deterrence rendah. Meskipun umum bagi makalah penelitian untuk menggambarkan intervensi militer dan masalah pembenaran penggunaan kekuatan, namun masih sedikit studi yang memadukan aspek perencanaan operasional, kelemahan penegakan hukum, dan kapasitas deterrence suatu negara secara bersamaan dalam satu kerangka kausal. Artikel ini mengeksplorasi high-level operation; lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional dan hukum militer yang mempengaruhi legitimasi tindakan militer; dan dampaknya terhadap kedaulatan negara. Artikel ini berupaya membangun model analitis integratif yang didasarkan pada realisme struktural, strategi sebagai jembatan politik-militer, teori pencegahan atau deterrence, dan strategi pemenggalan atau decapitation. Artikel Ini mengadopsi desain penelitian kualitatif eksplanatori dengan model kausal terstruktur dan pelacakan proses. Objek dalam studi ini adalah operasi militer terhadap kepala negara, kasusnya adalah Venezuela. Analisis dilakukan menggunakan indikator akurasi dalam intelijen, integrasi berbagai satuan, kapasitas deterrence, dan kontra-aksi hukum internasional. Dengan demikian, hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa apakah operasi berhasil atau gagal bergantung tidak hanya pada kualitas serta tingkat operasi, tetapi juga bergantung pada lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, dan kapasitas deterrence negara target. Implikasi untuk Indonesia adalah menekankan perlunya memperkuat infrastruktur deterrence, integrasi intelijen, kerjasama pertahanan, dan upaya diplomasi untuk menjaga kedaulatan negara dari intervensi negara adidaya]]>
Copyrights © 2026
