<![CDATA[Perkembangan regulasi wakaf uang memperluas kedudukan Bank Syariah dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menjadi lembaga yang dapat menjalankan fungsi sebagai Nazhir. Perluasan ini menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola karena Bank menjalankan fungsi komersial sekaligus mengelola harta wakaf yang bersifat amanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum Bank Syariah sebagai Nazhir serta penerapan prinsip Good Waqf Governance dalam tata kelola dan pencegahan konflik kepentingan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan fungsi Bank Syariah sebagai Nazhir meningkatkan tanggung jawabnya dalam pengelolaan, pengembangan, perlindungan, dan penyaluran manfaat wakaf, sekaligus menimbulkan potensi konflik antara kepentingan komersial Bank dan kepentingan harta wakaf. Oleh karena itu, penerapan Good Waqf Governance melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diperlukan untuk memastikan pemisahan aset, rekening, pencatatan, fungsi, serta penguatan pengawasan dan audit. Dengan demikian, penguatan kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir harus disertai tata kelola yang menjamin kepastian hukum, perlindungan harta wakaf, dan kepentingan Mauquf Alaih.]]>
Copyrights © 2026
