<![CDATA[ABSTRACTBackground: The Indonesian National Health Insurance (JKN)was commenced in early 2014. BPJS Kesehatan (parastatal organization appointed as JKN management entity) and the primary health centers (PHCs) are dealing with challenges and bottlenecks in providing quality health service to JKN beneficiaries. One of the challenges is the management and utilization of the capitation fund, which is used as the payment model for PHC. The monitoring and evaluation of the capitation fund are imperative to improve the attainment of universal health coverage through JKN program.Objective: To analyze the management and utilization of capitation fund in PHC including the bottlenecks and to generate solutions in the implementation of JKN.Method: This is a descriptive study using quantitative and qualitative approaches. A total of 384 PHCs in 7 regionals and 20 districts were selected using random sampling. Primary data were collected through series of interviews and FGDs using a standardized questionnaire. Secondary data on capitation fund and health care services (2014-mid 2015) were collected from primary health centers and BPJS Kesehatan database. Qualitative data were analyzed using thematic approach and quantitative data were descriptively analyzed to show the capitation fund and health care utilization trend at PHC level.Result: Although an increase in overall income from capitation fund was observed in the majority of PHCs, there was a higher increase in patient utilization leading to lower actual capitation income generated by PHCs. Such finding is applicable morely to Private GP Practice (Dokter Praktik Perorangan) and Private Primary Clinic (Klinik Pratama). Quantitative findings show that most private PHCs experienced deficit. Most Puskesmas used Head of District decree/district regulation as the main legal basis for capitation fund management and utilization. However, many of the local regulations are not completely in line with central-level mainly because of the rapid changes at the central-level. Such disconnection of policies between levels of government has led to confusion at the PHC level in fund management and use. As the sole purchaser, BPJS Kesehatan is considered to be not yet well involved in district capitation fund planning and budgeting. Such practices were perceived to be even less condusive in the monitoring and evaluation of capitation fund usage.Conclusion: To ensure the quality of care and the sustainability of PHCs as JKN providers, capitation fund should be increased. Local government needs to support JKN implementation by issuing clear guidelines that follow central policies on how PHCs should plan and manage capitation fund. Continuous monitoring and evaluation of capitation fund is important to ensure that JKN program targets are achieved at the primary care level.Keywords: capitation, management, utilizationABSTRAKLatar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2014. BPJS Kesehatan (badan yang ditunjuk sebagai penyelenggara JKN)dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menghadapi tantangan dan hambatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN. Salah satu tantangannya adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sebagai model pembayaran FKTP. Monitoring dan evaluasi penyelenggaran dana kapitasi menjadi penting untuk meningkatkan capaian jaminan kesehatan semesta melalui program JKN.Tujuan: Menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di FKTP, termasuk kendala dan alternatif solusi dalam penyelenggaraan JKN.Metode: Studi deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sampel 384 FKTP di 7 regional dan 20 kabupaten/ kota dipilih secara acak. Data primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan FGD dengan kuesioner terstan- dar. Data sekunder terkait dana kapitasi dan pelayanan kese- hatan (2014 – pertengahan 2015) dikumpulkan dari FKTP dan BPJS Kesehatan. Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan tematik sementara data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan tren dana kapitasi dan utilisasi pelayanan kesehatan di FKTP.Hasil: Meski peningkatan penerimaan dari dana kapitasi ditemukan di sebagian besar FKTP, namun tingginya utilisasi pasien cenderung menurunkan kapitasi aktual di FKTP. Temuan tersebut terutama dialami dokter praktek perorangan dan klinik pratama. Analisis kuantitatif juga menunjukkan sebagian besar FKTP swasta mengalami defisit. Sebagian besar Puskesmas menggunakan SK Bupati/ Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi. Namun, banyak kebijakan dari Perda yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Pusat, terutama karena perubahan kebijakan yang cepat di tingkat Pusat. Kondisi ini menyebabkan kebingungan bagi FKTP dalam mengelola dan memanfaatkan dana kapitasi. Sebagai satu-satunya pembayar, BPJS Kesehatan dianggap belum terlalu terlibat dalam perencanaan dan penganggaran dana kapitasi di daerah. Hal ini kurang kondusif dalam mendukung monitoring dan evaluasi penggunaan dana kapitasi.Kesimpulan: Untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan FKTP sebagai penyedia layanan, dana kapitasi sebaiknya ditingkatkan. Perda juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan JKN dengan menerbitkan pedoman yang jelas dan mengikuti kebijakan Pusat terkait bagaimana FKTP sebaiknya merencanakan dan mengelola dana kapitasi. Monitoring dan evaluasi kapitasi secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan ketercapaian sasaran program JKN di tingkat pelayanan primer.Kata Kunci: dana kapitasi, pengelolaan, pemanfaatan]]>
Copyrights © 2016
