<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Asas ini, yang melarang suatu perkara diadili dua kali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, berfungsi sebagai perlindungan mendasar terhadap pengulangan proses peradilan yang tidak perlu dan adanya putusan yang saling bertentangan. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali memicu perdebatan mengenai batasan terkait identitas para pihak, objek perkara, dan dasar hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analitis, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan doktrin hukum untuk memperjelas ruang lingkup serta pengecualian asas *ne bis in idem* dalam litigasi perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penafsiran hukum oleh hakim dapat mengganggu kepastian hukum maupun efisiensi prosedural. Oleh karena itu, harmonisasi dalam pertimbangan hukum hakim dan kodifikasi standar prosedur yang lebih jelas sangatlah penting untuk menjamin keadilan, prediktabilitas, dan sifat final dari putusan pengadilan perdata di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
