<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dalam perkara perdata terkait ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun banyak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaksanaannya sering kali menghadapi hambatan hukum dan administratif, termasuk resistensi korporasi, mekanisme penegakan hukum yang lemah, serta tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait lingkungan hidup di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam HIR/RBg dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan putusan yang efektif terhadap korporasi pencemar. Harmonisasi antara hukum acara perdata dan hukum lingkungan diperlukan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, khususnya melalui peran aktif lembaga peradilan dalam pengawasan pascaputusan. Studi ini menegaskan pentingnya reformasi sistem eksekusi demi mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan akuntabilitas korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan.]]>
Copyrights © 2026
